Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus sekaligus pengusaha Bambang Soesatyo menyatakan salah satu alasan pengusaha sering terjerat kasus suap adalah sistem birokrasi yang rumit dan berbelit. Hasilnya, tutur Bambang, sebagian pengusaha jadi berani mengambil jalan pintas lewat suap atau sejenisnya dan akhirnya ditangkap.
Bambang memberi contoh situasi yang mereka hadapi di daerah. "Ketika ada bupati, wali kota, atau gubernur mau mencalonkan diri, kami, pengusaha, selalu dimintai sumbangan,” katanya. “Enggak nyumbang salah, nyumbang malah ditangkap nanti," ujarnya di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, 15 April 2016.
Sekitar pukul 09.50 tadi, Bambang mendatangi gedung KPK dalam rangka menandatangani kesepakatan kerja sama bidang pencegahan korupsi. Memakai baju batik hijau, Bambang mengaku datang mewakili Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. "Kerja sama KPK dan Kadin ini untuk pemberantasan dan pencegahan korupsi di kalangan pengusaha," ucapnya.
Bambang mengatakan kerja sama tersebut diperlukan mengingat maraknya pengusaha yang terlibat kasus suap dan korupsi. "Hari ini, kemungkinan ada penyusunan draf kesepakatan, kami sebagai pengusaha meminta KPK mendorong perbaikan birokrasi," ujarnya.
Bambang, yang belum lama ini diangkat menjadi Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Antarlembaga, mengatakan kedatangannya tak berkaitan dengan kasus suap proyek reklamasi yang tengah ramai dibahas. "Enggak, ini cuma urusan kerja sama Kadin dan KPK," katanya.
Kadin Indonesia melantik pengurus baru periode 2015-2020 pada 5 April lalu. Mereka yang baru dilantik menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah untuk mendorong perekonomian Indonesia yang lebih baik.
