Ketua BPK Lapor Soal Ahok & Sumber Waras, Ini Reaksi Jokowi

Reporter

Kamis, 14 April 2016 16:26 WIB

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester II/2015 pada Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 13 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo hari ini menerima pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan di Istana Merdeka. Ketua BPK Harry Azhar Azis mengaku sudah melaporkan mengenai kisruh Rumah Sakit Sumber Waras kepada Presiden Jokowi.

"Kami sudah sampaikan kepada Presiden bahwa ada kerugian negara dalam kasus Sumber Waras. Itu dilaporkan juga tadi," kata Harry setelah menemui Presiden Jokowi di kompleks Istana, Kamis, 14 April 2016.

Presiden, ucap Harry, menyuruh BPK menyerahkan masalah itu kepada aparat hukum. "Serahkan kepada aparat hukum," ujar Harry menirukan Presiden. Mengenai kenaikan nilai jual obyek pajak Sumber Waras, Harry tidak mau berkomentar. Menurut dia, BPK sudah menyerahkan hal itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. BPK, tutur dia, mempersilakan jika ada pihak yang ingin menggugat angka tersebut. "Angkanya silakan kalau mau digugat, gugat ke pengadilan," katanya.

Hasil audit BPK atas Sumber Waras sudah diserahkan kepada KPK. Dalam auditnya, BPK menyebut pembelian lahan Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berkukuh pembelian itu tak salah. Selain itu, Ahok menyebut audit BPK keliru.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan BPK memang melaporkan soal kisruh Sumber Waras kepada Presiden. Tapi Pramono enggan merinci hasil pembahasan Presiden dengan BPK mengenai masalah tersebut. "Hanya menyampaikan. Kami tidak akan menyampaikan ke publik," ucapnya.

Pramono berujar, BPK hari ini menemui Presiden untuk menyerahkan hasil pemeriksaan semester kedua. BPK, tutur dia, menyerahkan hasil pemeriksaan atas pemerintah daerah. "Pemda dari 539 daerah yang disampaikan. Yang mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian 47 persen, wajar dengan pengecualian 46 persen, dan yang tidak wajar 7 persen," katanya.

Dalam pertemuan dengan Presiden, Harry didampingi sejumlah anggota BPK yang lain, yaitu Sapto Amal Damandari, Agung Firman, Agus Joko Pramono, Eddy Mulyadi Soepardi, Rizal Djalil, Moermahadi Soerja Djanegara, Bahrullah Akbar, dan Achsanul Qosasi.

ANANDA TERESIA

Berita terkait

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

3 jam lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

4 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

5 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

17 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

23 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

1 hari lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

1 hari lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya