Karena Ulah 3 Mahasiswa, Rapat Supervisi KPK di Riau Gaduh  

Reporter

Rabu, 13 April 2016 13:33 WIB

Mahasiswa Riau dibawa anggota Satpol PP, setelah dinilai mengganggu rapat supervisi pencegahan korupsi bersama KPK di Pekanbaru, Rabu, 13 April 2016. (Tempo/Riyan Nofitra)

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat koordinasi supervisi pencegahan korupsi di gedung Daerah Riau, Pekanbaru, Rabu, 13 April 2016, mendadak gaduh. Gara-garanya, ada tiga mahasiswa maju ke bagian depan ruang rapat, yang dihadiri Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, untuk membentangkan spanduk.

Tiga mahasiswa itu membawa spanduk terkait dengan dugaan korupsi sektor migas di Riau. Namun, belum sempat membentangkan spanduk, mereka diringkus petugas protokoler dan Satpol PP.

Spanduk itu bertulisan: "Bapak wakil rakyat KPK, tolong selamatkan kami dari koruptor, asap, dan perusahaan yang menggerogoti migas Riau."

Para mahasiswa diseret petugas ke luar ruangan. Tak ayal, aksi kekerasan pun terjadi. Staf protokoler dan Biro Humas Pemerintah Provinsi Riau terlihat memukul dan menendang mahasiswa sampai tersungkur. Tiga mahasiswa itu kemudian digiring dan diperiksa di pos Satpol PP di kompleks kediaman Gubernur Riau.

Rapat supervisi KPK di Riau itu juga disambut demonstrasi oleh Aliansi Mahasiswa Masyarakat dan Pemuda Riau. Mahasiswa mendesak aparat hukum menindak dugaan praktek korupsi, kolusi, dan nepostimes dalam pengaturan paket proyek di Dinas Bina Marga Provinsi Riau.

Kepala Biro Humas Provinsi Riau Darusman menyayangkan aksi mahasiswa yang berusaha menyusup dalam rapat itu. Darusman mengaku telah mengingatkan mahasiswa agar tidak membuat pergerakan dalam forum. Namun, tak diduga, para mahasiswa tetap nekat maju ke depan dan berusaha membentangkan spanduk. "Mereka ucapkan kata-kata kotor yang buat kami emosi," kata Darusman.

KPK menggelar rapat koordinasi supervisi pencegahan korupsi di Balai Serindit, Pekanbaru, bersama Pemerintah Provinsi Riau untuk memperkuat konsolidasi dan komitmen pemerintah daerah. KPK menggandeng Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

RIYAN NOFITRA

Berita terkait

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

4 menit lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

5 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

8 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

20 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

20 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

23 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

23 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

1 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya