TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding berpendapat, isu perombakan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo mengganggu proses kerja para menteri. "Soal reshuffle terus didesak-desak. Ini buat kerja tak nyaman, pasti mengganggu," ujar Karding di aula gedung DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 12 April 2016.
Karding berharap, tak ada menteri dari Partai PKB yang jabatannya dicopot. Pasalnya, ujar Karding, PKB sudah sangat loyal dan setia sebagai partai koalisi pemerintahan Jokowi.
"Kami berharap tak ada pergantian. Semoga Presiden memahami loyalitas PKB dan kebersamaan kami selama ini," tutur Karding.
Meski begitu, Karding mengatakan Presiden Jokowi tetap memiliki hak prerogatif soal reshuffle. "Monggo, kami ikut presiden. Reshuffle itu prinsipnya hak Presiden."
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar pun menuturkan hal serupa. Muhaimin berharap, Jokowi tak kembali merombak Kabinet Kerja.
"Kami berharap tak usah sering-sering reshuffle lah, bikin menteri jadi tak kerja," ujar Muhaimin.
Muhaimin berkata belum ada pihak istana yang secara khusus menghubungi PKB. "Belum (ada yang menghubungi). Kami belum tahu apakah jadi ada reshuffle atau tidak."
Menghadapi isu ini, menurut Muhaimin, PKB bersikap terus mendorong perbaikan pemerintahan sekalipun ada menteri asal partainya yang diganti. "Urusan keputusan ya hak Presiden," ujarnya.
