TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan sudah tidak ada konflik terkait dugaan perebutan kursi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang saat ini djabat Marwan Jaafar. Konflik tersebut sempat memanaskan hubungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan PKB.

Kejelasan situasi, kata Muhaimin, didapat setelah ada diskusi antara Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. "Sekjen kami, dan Hasto sudah bertemu. Intinya, kami menjaga hubungan baik sesama koalisi," kata Muhaimin di aula gedung kantor DPP PKB di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 12 April 2016.

BACA: Ada Aturan Baru, Pencairan Dana Desa Terancam Molor

Muhaimin tak menanggapi kabar adanya pihak ketiga yang ingin mengadu domba PKB dan PDIP. "Kalau saya, yang penting tidak ada pertikaian dengan sesama partai koalisi (pemerintahan). Itu saja prinsipnya," kata dia. Sedangkan Karding pun membenarkan pertemuan antara dirinya dengan Hasto dan politisi PDIP Pramono Anung beberapa waktu lalu.

Menurut Karding, pertemuan di antara elite kedua partai tersebut diniatkan untuk menghentikan isu-isu yang tak sedap perihal perebutan kursi menteri yang menerpa kedua partai. Marwan sendiri merupakan penotlan PKB. "Sebagai sesama partai koalisi harus jaga persaudaraan. Jangan mau dipecah atau diadu oleh pihak lain," ujar Karding.

BACA: Dana Desa Dipangkas, Nasdem Tolak Mobil Mewah Dewan

Menurut Karding, informasi miring yang beredar di antara partai politik biasanya mudah terdeteksi, termasuk soal pihak-pihak yang mereka anggap sedang mengadu domba koalisi pemerintahan. "Informasi begitu pasti terendus, gerakan sekecil apapun ketahuan, tapi tidak bisa disampaikan ke masyarakat karena ada etika dalam berpolitik," ucap Karding.

Sebelumnya PKB mendapat informasi terkait adanya pihak yang berniat melengserkan jabatan Menteri Desa Marwan Jafar yang merupakan salah satu menteri Kabinet Kerja dari PKB. Pihak itu diduga menyebarkan fakta miring seputar dana desa. PDIP kemudian ikut terseret isu ini sebagai pihak yang dituding mencoba melengserkan Marwan dari kursinya.

BACA: Jokowi Panggil 3 Menteri ke Bogor, Kok Kalla Tak Tahu?

Informasi ini berkembanh sejak akhir Maret 2016 saat Aliansi Forum Pendamping Dana Desa (AFPDS) Jawa Barat berunjuk rasa di depan Istana Negara. Aliansi tersebut mengeluhkan birokrasi Kementerian Desa yang tak sesuai jalur. Rekrutmen pendamping desa pun dianggap menyalahi prosedur.

Menteri Desa Marwan sendiri menanggapi aksi protes tersebut sebagai sebuah mobilisasi. Bagi dirinya program dana desa sudah sesuai dengan prosedur. "Yang mengadu dimobilisasi, gimana," kata Marwan sesuai sidang kabinet paripurna di Kementerian Sekretariat Negara, Kamis, 7 April 2016.

BACA: Marwan Sebut Aliansi Pendamping Dana Desa Dimobilisasi

Kata Marwan, dana desa dicairkan Kementerian Keuangan sehingga Kemendes tak terlibat dalam pencairannya. "Tugas saya menentukan prioritas dana desa," ujarnya. Prioritas itu, katanya, dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, yaitu difokuskan pada infrastruktur desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan peningkatan kapasitas ekonomi desa.

YOHANES PASKALIS

AHOK DICECAR KPK
12 Jam Dicecar KPK, Ahok: BPK Sembunyikan Kebenaran!
Ketua BPK Balas Ahok: Kalau Ngaco, Gugat Saja ke Pengadilan!