Megawati Minta 5 Persen APBN untuk Penelitian Kearifan Lokal  

Rabu, 30 Maret 2016 16:54 WIB

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato penutupan Rapat Kerja Nasional I PDI Perjuangan di Jakarta, 12 Januari 2016. Dalam pidatonya Megawati sempat menyindir kadernya yang kedapatan mengantuk saat Rakernas berlangsung. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Joko Widodo menganggarkan lima persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penelitian dan pengembangan sumber daya alam Indonesia.

Menurut dia, Indonesia bisa menjadi negara nomor satu bila pemimpinnya mengkombinasikan ilmu pengetahuan dengan kearifan lokal. Dia mencontohkan, Indonesia memiliki banyak warisan pengobatan tradisional. Namun, Ikatan Dokter Indonesia selalu menganjurkan mengkonsumsi obat generik.

"Bagi orang kaya, obat generik murah. Tapi bagi yang tidak punya duit, kan susah," kata Megawati dalam pidato kunci Konvensi Nasional Haluan Negara di Jakarta Convention Center, Rabu, 30 Maret 2016.

Ia mengatakan saat ini masyarakat tidak memiliki alternatif memilih obat selain jenis generik. Penggunaan obat-obat tradisional, harus didahului dengan penelitian. Sedangkan anggaran penelitian dalam APBN dirasa masih kurang.

"Dibilang enggak bisa, harus ada penelitian dulu. Oke, saya minta di APBN (anggaran untuk penelitian), tapi sampai sekarang tidak diberikan," ujar Megawati.

Menurut Mega, masih banyak rakyat Indonesia yang berobat dengan mengandalkan warisan lokal, mulai dari konsumsi obat herbal hingga metode kerik. Ia berharap presiden dapat meningkatkan penelitian-penelitian terhadap warisan lokal.

"Negara lain sudah melakukan itu, seperti Korea, Republik Rakyat Cina, dan lainnya. Ini kearifan lokal lho," ujarnya.

Megawati berharap ke depan Indonesia memiliki haluan negara yang memadukan antara pikiran para ilmuwan dan kebijakan pemerintah. Bila menguasai ilmu pengetahuan, kata dia, maka bisa mengatasi masalah yang ada.

AHMAD FAIZ

Berita terkait

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

1 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

1 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

1 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

1 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

3 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

3 hari lalu

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Pemerintah berencana membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2024, yang dibagi dalam dua tahap.

Baca Selengkapnya

Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

4 hari lalu

Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

Indonesia kembali menggandeng Cina di proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jangan sampai menggunakan APBN lagi seperti kereta cepat Jakarta-Bandung.

Baca Selengkapnya

Sekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN

5 hari lalu

Sekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN

Ade Suryaman, menghadiri acara penting terkait penyaluran TKD dan pemberian penghargaan kinerja di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sukabumi pada Senin, 22 April 2024.

Baca Selengkapnya