Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato penutupan Rapat Kerja Nasional I PDI Perjuangan di Jakarta, 12 Januari 2016. Dalam pidatonya Megawati sempat menyindir kadernya yang kedapatan mengantuk saat Rakernas berlangsung. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Joko Widodo menganggarkan lima persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penelitian dan pengembangan sumber daya alam Indonesia.
Menurut dia, Indonesia bisa menjadi negara nomor satu bila pemimpinnya mengkombinasikan ilmu pengetahuan dengan kearifan lokal. Dia mencontohkan, Indonesia memiliki banyak warisan pengobatan tradisional. Namun, Ikatan Dokter Indonesia selalu menganjurkan mengkonsumsi obat generik.
"Bagi orang kaya, obat generik murah. Tapi bagi yang tidak punya duit, kan susah," kata Megawati dalam pidato kunci Konvensi Nasional Haluan Negara di Jakarta Convention Center, Rabu, 30 Maret 2016.
Ia mengatakan saat ini masyarakat tidak memiliki alternatif memilih obat selain jenis generik. Penggunaan obat-obat tradisional, harus didahului dengan penelitian. Sedangkan anggaran penelitian dalam APBN dirasa masih kurang.
"Dibilang enggak bisa, harus ada penelitian dulu. Oke, saya minta di APBN (anggaran untuk penelitian), tapi sampai sekarang tidak diberikan," ujar Megawati.
Menurut Mega, masih banyak rakyat Indonesia yang berobat dengan mengandalkan warisan lokal, mulai dari konsumsi obat herbal hingga metode kerik. Ia berharap presiden dapat meningkatkan penelitian-penelitian terhadap warisan lokal.
"Negara lain sudah melakukan itu, seperti Korea, Republik Rakyat Cina, dan lainnya. Ini kearifan lokal lho," ujarnya.
Megawati berharap ke depan Indonesia memiliki haluan negara yang memadukan antara pikiran para ilmuwan dan kebijakan pemerintah. Bila menguasai ilmu pengetahuan, kata dia, maka bisa mengatasi masalah yang ada.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
2 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Ade Suryaman, menghadiri acara penting terkait penyaluran TKD dan pemberian penghargaan kinerja di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sukabumi pada Senin, 22 April 2024.