TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pemerhati Lingkungan Hidup Jawa Barat Anang Sudrana menilai pemerintah selama ini salah strategi dalam menangani Sungai Citarum. Hal itu menyebabkan permasalahan yang timbul dari aliran sungai, seperti banjir, hingga saat ini belum bisa teratasi dengan maksimal.

"Faktor terbesar menangani Citarum, pertama tidak sinergi, kedua tidak konsisten, dan yang ketiga tidak ada perencanaan dalam pendanaan. Ada salah strategi juga," ujar Anang pada Selasa, 29 Maret 2016.

Penanganan Sungai Citarum yang ia anggap tidak tepat selama ini ialah usaha untuk mengeruk dasar sungai. Anang mengatakan pengerukan sungai saja tidak akan berdampak maksimal untuk mengurai permasalahan banjir di kawasan hilir Citarum.

"Kenapa kita selalu fokus pada struktur? Dampak pengerukan hanya bertahan dua tahun, tapi tahun ketiga banjir lagi," katanya.

Anang mengatakan saat ini yang harus diubah dalam penanganan Citarum adalah perilaku manusia. Menurut dia, parahnya kondisi Sungai Citarum saat ini disebabkan oleh perilaku manusia yang sembrono.

Misalnya, membuang sampah dan limbah ke sungai, menanam tanaman lembek di kawasan hulu sungai, dan tidak ada pengawasan aktivitas industri. "Kalau menurut saya, langsung hantam di aspek manusianya," tuturnya.

Masyarakat dan pelaku industri di kawasan sungai, menurut Anang, harus diberi pemahaman untuk menjaga kelestarian sungai. Hal itu masih belum menjadi perhatian pemerintah selama ini.

"Nanti kita akan undang pengelola industri, pengelola pasar. Kita juga akan melibatkan kaum agama karena, dalam hukumnya, haram membuang sampah," kata Anang.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan perencanaan untuk menangani permasalahan Sungai Citarum secara menyeluruh. Pemerintah akan menggaet TNI Angkatan Darat dari kesatuan Kodam III Siliwangi untuk bersama menangani sungai yang memiliki 10 daerah aliran sungai ini.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan saat ini pemerintah telah memetakan masalah Citarum yang harus segera diurai. Menurut dia, ada tiga aspek yang akan dilakukan pemerintah, yakni mengubah kultur masyarakat, membenahi struktur, dan nonstruktur. "Target jangka panjang sepuluh tahun. Mudah-mudahan semua sudah beres," ujarnya.

Aher pun mengatakan pemerintah membutuhkan anggaran Rp 1,6 triliun untuk melakukan pembenahan di seluruh kawasan Sungai Citarum. "Dukungan anggaran sedang dicari, Rp 1,6 triliun itu dana jangka panjang apabila kita ingin menghijaukan semua kawasan," katanya.

IQBAL T. LAZUARDI S