Soal Hambalang, KPK: Kami Belum Ada Info Baru, Kecuali...  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Rabu, 30 Maret 2016 03:38 WIB

Sejumlah bangunan wisma atlet yang terbengkalai di Desa Hambalang, Bogor, 19 Maret 2016. Proyek yang rencananya digunakan untuk para atlet ini terhenti akibat kasus korupsi pada 2011. TEMPO/Lazyra Amadea Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kehilangan jejak dalam kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. KPK mengatakan pihaknya belum menemukan bukti baru terkait dengan kasus tersebut.

"Untuk kasus Hambalang, kami tidak punya info baru lagi, kecuali mau gali-gali lagi dan selalu terputus," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di auditorium KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Maret 2016. Menurut Agus, ada missing link yang sulit ditemukan untuk menggabungkannya.

Agus mengatakan KPK belum bisa mengarahkan tuduhan ke salah satu orang. Ada kesaksian orang yang menerima uang, tapi belum jelas buktinya jika uang itu sampai atau tidak. KPK harus berkoordinasi dengan pihak lain jika ingin melanjutkan penyidikan Hambalang. "Supaya kendala teknisnya bisa diatasi, itu amdal dan FS (feasibility study) belum ada."

Hambalang kembali ramai diberitakan seusai Presiden Joko Widodo mengunjungi proyek pusat pelatihan olahraga itu pada Jumat, 18 Maret 2016. Dalam kunjungan itu, hadir Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menemani Presiden.

Empat tahun sudah pembangunan proyek Hambalang mangkrak. Kondisinya saat ini terbengkalai dan tak terawat. Bangunan yang ada di sana, seperti asrama dan sarana latihan, belum selesai pengerjaannya. Akses jalan menuju wisma kini banyak berlubang dan kendaraan yang melintas perlu berhati-hati.

Pembangunan proyek Hambalang terpaksa dihentikan lantaran kasus korupsi. Skandal tersebut menyeret politikus Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dan Menteri Olahraga sebelumnya, Andi Alifian Mallarangeng. Mereka kini telah divonis bersalah oleh pengadilan.




ARIEF HIDAYAT | ADITYA BUDIMAN

Berita terkait

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

6 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

18 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

19 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya