TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin mendesak pemerintah segera bertindak cepat menumpas pembajakan terhadap kapal Brahma 12 di Filipina. "Jangan pernah kompromi dan lakukan operasi secara tepat," ujar Ade di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 29 Maret 2016.
Desakan politikus Partai Golkar itu untuk menanggapi insiden pembajakan kapal Brahma 12 milik PT Patria Maritime Lines, anak perusahaan PT United Tractors Pandu Engineering. Terdapat sepuluh awak yang disandera dan pelaku meminta uang tebusan sebesar Rp 15 miliar.
Ade mengatakan kepolisian dan aparat berwenang harus mengambil langkah yang tepat, mengingat pembajakan dan penyanderaan semacam ini bukan pertama kali terjadi. "Saya yakin institusi pengamanan negara kita bisa melakukan operasi dengan baik. Jangan khawatir karena kita pernah berhasil melakukan operasi itu," ucapnya.
Menurut Ade, permintaan tebusan itu merupakan tindak pemerasan dan tidak untuk dituruti. "Masak, negara ini harus takut kepada premanisme dan terorisme? Enggak boleh. Terlalu mahal harga diri bangsa untuk takluk kepada sekelompok orang itu," ujarnya.
Kasus pembajakan kapal ini dikaitkan dengan keterlibatan kelompok ekstremis di Filipina, Abu Sayyaf. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mengatakan pemilik kapal yang dibajak di Filipina sudah dua kali mendapat telepon dari seseorang yang mengaku bagian kelompok Abu Sayyaf. "Melalui telepon, pembajak meminta uang tebusan," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 29 Maret 2016.
Pembajakan tersebut menimpa kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12, yang membawa 7.000 ton batu bara dan sepuluh awak kapal asal Indonesia. Pembajakan terjadi ketika dua kapal itu sedang dalam perjalanan dari Sungai Puting (Kalimantan Selatan) menuju Batangas (Filipina Selatan). Saat ini, kapal Brahma 12 sudah dilepaskan dan berada di tangan otoritas Filipina. Adapun kapal Anand 12 dan sepuluh awak kapalnya masih disandera dan belum diketahui keberadaannya.
