TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang V Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot Dewa Broto mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, 28 Maret 2016. Kedatangan Gatot bertujuan meminta kepastian soal status proyek Pusat Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. "Kami datang ke sini karena tidak ingin salah langkah, jangan sampai ada (kasus) Hambalang kedua," katanya.

Menurut Gatot, pemimpin KPK yang diwakili Saut Situmorang menyampaikan bahwa proyek tersebut boleh dilanjutkan. Sebab, yang disita KPK adalah dokumen-dokumennya. Meski demikian, KPK menyarankan agar berhati-hati bila ingin meneruskan proyek tersebut. "Ada pergerakan tanah di sana sehingga terjadi longsor," ujarnya.

Gatot menuturkan pembahasan kelanjutan proyek Hambalang akan dilaksanakan dalam rapat terbatas. Presiden Joko Widodo memberi arahan untuk mengkaji ulang apakah proyek itu layak diteruskan atau tidak. Sesuai dengan saran KPK, perlu dilakukan audit yang komprehensif untuk mengkaji proyek tersebut.

Mengenai anggaran, Gatot mengatakan pihaknya belum sempat melakukan pembahasan. Sebab, yang terpenting saat ini, kata dia, adalah mengatasi masalah teknis, yaitu soal tanah longsor.

Ihwal nilai aset, Gatot mengatakan pihak kontraktor menghitung ada 53 persen yang sudah selesai. Sedangkan, berdasarkan hitungan konsultan independen, ada 42 persen. Konsultan independen itu terdiri atas perwakilan Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Gadjah Mada.

Gatot berharap Presiden Joko Widodo segera memutuskan nasib proyek yang sempat diselewengkan itu. Jika Presiden setuju untuk meneruskan, Kementerian Olahraga menargetkan pembangunan paling cepat dilakukan pada 2017. "Sebab, Asian Games digelar pada 2018," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, mengunjungi P3ON Hambalang pada 18 Maret 2016. Presiden memberikan arahan tentang kemungkinan yang akan dilakukan terhadap P3ON, apakah dilanjutkan atau dihentikan.

Menteri Basuki telah membentuk tim audit teknis bangunan gedung P3ON Hambalang pada 21 Maret 2016 sebagai tindak lanjut arahan Presiden. Tim yang berisi sejumlah ahli berkompeten dan independen dari Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada ini mulai mengaudit bangunan, termasuk pengendalian pergerakan tanah serta usulan sistem drainase dan jalan lingkungan. Tim akan bekerja selama satu bulan.

Proyek Hambalang dihentikan lantaran kasus korupsi yang menyeret politikus Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng. Mereka sudah divonis bersalah di pengadilan. Proyek itu pun mangkrak selama 4 tahun.

MAYA AYU PUSPITASARI