Kasus Suap Damayanti, KPK Periksa Tiga Anggota DPR  

Reporter

Senin, 28 Maret 2016 12:56 WIB

Andi Taufan Tiro, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 28 Maret 2016. Pemeriksaan mereka terkait dengan kasus korupsi proyek pembangunan jalan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun anggaran 2016, ketiganya adalah Andi Taufan Tiro dari Fraksi PAN, Yoseph Umarhadi dari Fraksi PDI Perjuangan, serta Mohammad Nizar Zahro dari Fraksi Partai Gerindra.

Andi Taufan mendatangi gedung KPK sekitar pukul 10.00 pagi. Ia mengenakan setelan batik berwarna hijau. Saat dikonfirmasi soal kasusnya, Andi Taufan enggan menjawabnya. Sedangkan Yoseph dan Nizar belum terlihat mendatangi kantor KPK sampai siang ini.

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak mengatakan Andi Taufan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus suap PUPR, Budi Suprianto, anggota Komisi V DPR dari Fraksi Golkar. "Ia diperiksa sebagai saksi," kata Yuyuk.

KPK sudah menetapkan Budi Suprianto sebagai tersangka penerima suap proyek pembangunan jalan Kementerian PUPR pada 3 Maret lalu. Ia diduga menerima suap dari Abdul Khoir, bos PT Windhu Tunggal Utama, selaku kontraktor proyek.

Sekarang Budi Suprianto mendekam di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Pusat sejak 15 Maret lalu. Ia dijerat Pasal 12-a atau 12-b, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kasus suap ini terbongkar ketika KPK menangkap anggota DPR, Damayanti Wisnu Putranti, bersama Abdul Khoir, Januari lalu. Dua asisten Damayanti, Dessy A. Edwin dan Julia Prasetyar, ikut ditangkap. Damayanti dicokok karena suap dari Abdul Khoir.

Hasil pengembangan pengusutan kasus Damayanti, KPK mentersangkakan Budi Suprianto. Informasi yang diperoleh Tempo, Andi Taufan juga diduga menerima uang dari Abdul Khoir sebesar Rp 6,7 miliar. Nama Musa Zainuddin, anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa, juga disebut-sebut kecipratan duit dari Abdul Khoir. Musa Zainuddin belum dapat dikonfirmasi sampai berita ini ditulis.

MAYA AYU PUSPITASARI

Berita terkait

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

2 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

5 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

6 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

10 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

1 hari lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

1 hari lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya