Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyapa pasien BPJS di ruang rawat inap RSUD Sumedang, Jawa Barat, 17 Maret 2016. Dalam kunjungan kerjanya, Presiden meminta Menteri Kesehatan untuk menambah ruang perawatan guna melayani pasien di rumah sakit tersebut. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta -Sosialisasi mengenai penghapusan nama-nama penerima Kartu Indonesia Sehat dinilai tidak transparan. Hal ini terkait dengan adanya 15 ribu warga yang dihapuskan dari penerima KIS dan fasilitas BPJS di Subang
Menurut Pemerhati BPJS Hery Susanto, sebanyak 1,7 juta warga dihapus dari daftar penerima KIS. Alasannya karena penerima sudah meninggal dunia, data penerima ganda, dan karena penerima dinilai mampu secara ekonomi.
Namun, menurut Hery penghapusan ini tidak transparan. "Sering kita temukan di lapangan, saat dicek dia dihapus dari daftar tapi ternyata dia memang miskin kok," kata Hery saat dihubungi Tempo, Jakarta, Jumat, 25 Maret 2016.
Penghapusam beberapa nama dari daftar nama penerima KIS ini dilakukan lantaran untuk mengurangi jumlah KIS yang tidak tepat sasaran. Menurut data BPS tahun 2015 disebutkan bahwa jumlah penduduk miskin 25,8 juta. Namun, penerima KIS sebanyak 86,4 juta.
Kurangnya sosialisasi dan tidak tepatnya penerima KIS dikarenakan tidak ada tenaga operasional untuk mendata di lapangan. Menurut Hery, di seluruh Indonesia hanya ada 120 cabang BPJS. Selain itu, petugas yang mendata di lapangan masih belum efektif. "Tidak ada sosialisasi dan pemberitahuan, pemberhentian KIS dilakukan secara sepihak sehingga banyak yang tidak tahu," ujar dia.
Di Subang, dari 611 ribu warga yang menerima KIS, 15 ribu warga dihapuskan dari penerima KIS dan fasilitas BPJS. Penghapusan ini merujuk pada surat edaran kementerian sosial di tahun 2015.
