TEMPO.CO, Jakarta - Keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia berat melakukan aksi Kamisan ke-436 di depan Istana Negara, Kamis, 24 Maret 2016. Mereka menuntut pemerintah melakukan proses hukum terhadap pelanggaran HAM sebelum melakukan rekonsiliasi.
"Bagi kami, rekonsiliasi tak jadi masalah, asalkan ada proses hukum. Siapa yang bersalah diadili secara hukum," kata Maria Catarina Sumarsih, ibu keluarga korban kasus Semanggi I.
Aksi Kamisan ini juga dilakukan untuk memperingati Hari Kebenaran Internasional. Ada sekitar belasan orang yang ikut aksi. Mereka berasal dari aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) serta keluarga korban pelanggaran HAM berat, dari peristiwa Mei ‘98, Semanggi I, Semanggi II, kasus penculikan, hingga kasus Tanjung Priok. Dalam aksinya, mereka berpayung hitam berdiri di seberang Istana Negara.
Sumarsih mengatakan keluarga korban pelanggaran HAM berat tidak bisa menerima sikap pemerintah yang ingin begitu saja melakukan rekonsiliasi, tanpa proses hukum. Ini terkait dengan rencana Presiden Jokowi berpidato soal penyelesaian kasus HAM dengan rekonsiliasi pada 2 Mei mendatang.
Aktivis Kontras, Tioria Pretty, mengatakan keinginan pemerintah melakukan rekonsiliasi tanpa kebenaran tidak bisa diterima. Rencana itu dikhawatirkan hanya pernyataan semata. "Apalagi hingga kini tidak ada pertemuan dengan keluarga korban pelanggaran HAM," tuturnya.
Kontras khawatir ide rekonsiliasi hanya rencana penghapusan dosa para petinggi militer atas peristiwa pelanggaran HAM. Ide rekonsiliasi semacam ini dianggap bisa berujung peniadaan pertanggungjawaban hukum.
AMIRULLAH
Berita terkait
Pengamat Sebut Prabowo Bisa Redam Tensi setelah Pemilu 2024, Apa Alasannya?
11 hari lalu
Prabowo Subianto dinilai bisa melakukan rekonsiliasi dengan Megawati Soekarnoputri.
Baca SelengkapnyaParpol hingga Ketua MPR Dorong Rekonsiliasi Nasional seusai Pemilu 2024
12 hari lalu
Pengamat meyakini Prabowo bisa melakukan rekonsiliasi dengan Megawati.
Baca SelengkapnyaRekonsiliasi Nasional, Jusuf Kalla Minta Hormati Proses di MK
17 hari lalu
Jusuf Kalla menilai positif kunjungan Roeslan Roeslani ke rumah Megawati Soekarnoputri. Soal rekonsiliasi nasional, ia menilai ada banyak waktu lain.
Baca SelengkapnyaSikap Menteri Jokowi hingga Indef Soal Seruan Rekonsiliasi Nasional Usai Pemilu 2024
40 hari lalu
Ekonom Indef menilai rekonsiliasi nasional usai Pemilu 2024 penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Baca SelengkapnyaPentingnya Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa
10 April 2019
Rencana ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa sudah kerap didengungkan oleh pemerintah.
Baca SelengkapnyaCerita JK Soal Nelson Mandela dan Rekonsiliasi Aceh
25 September 2018
JK mengatakan sosok Nelson Mandela menginspirasi bansa Indonesia.
Baca SelengkapnyaKontras: Aparat Keamanan Dominasi Pelanggaran HAM di Sumut
9 Desember 2017
Kontras mengungkapkan aparat keamanan diduga menjadi aktor dominan kasus pelanggaran HAM di Sumatera Utara. Kontras menyoroti praktek tidak manusiawi.
Baca SelengkapnyaKasus La Gode, KontraS: Panglima TNI Baru Harus Tegas
7 Desember 2017
KontraS menyebutkan kasus La Gode merupakan teguran yang tepat begi profesionalisme TNI
Baca SelengkapnyaKontraS Desak Dua Institusi Ini Tuntaskan Kasus La Gode
7 Desember 2017
Kasus La Gode menjadi perhatian KontraS.
Baca SelengkapnyaKontras: Dalam Pelarian, La Gode Curhat Soal Kekerasan
6 Desember 2017
Kontras menemukan bukti bahwa La Gode sempat menemui istrinya pada masa pelariannya. La Gode menceritakan kekerasan yang dialaminya.
Baca Selengkapnya