Unjuk rasa rakyat Timor Leste memprotes Australia yang melakukan ekspansi ke Laut Timor, melanggar perjanjian yang disepakati kedua negara. Tempo/Yohanes Seo
TEMPO.CO, Jakarta - Atase Kepolisian RI untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili, Timor Leste, Komisaris Besar Pande Cakra, membantah pemberitaan di media bahwa unjuk rasa di Dili menyebabkan pemerintahan di negara tersebut lumpuh total. Baca:Warga Timor Leste Protes Ekspansi Australia ke Laut Timor
Pande menjelaskan situasi yang terjadi sebenarnya adalah peserta demo yang berkumpul di sepanjang jalan menuju Kedutaan Besar Australia menyebabkan jalan tidak bisa dilalui. "Jadi terkesan lumpuh," kata Pande saat dihubungi Tempo dari Jakarta, Rabu, 23 Maret 2016.
Adapun ribuan massa di Dili, pada 22-23 Maret 2016, turun ke jalan untuk berunjuk rasa menuntut perundingan ulang antara Timor Leste dan Australia terkait dengan batas laut Timor dan pengelolaan bersama sumber daya alam di laut tersebut.
Pande mengatakan keramaian unjuk rasa mulai tampak sekitar pukul 09.00 di jalan arteri menuju Kedutaan Australia. Saat itu massa yang berkumpul sekitar 40 orang memenuhi jalanan dari ujung ke ujung. Jalan harus dialihkan sehingga terjadi kemacetan. Tapi, "Jalan arteri masih bisa dilalui seperti biasa," katanya.
Pande menuturkan ketika unjuk rasa terjadi, kegiatan ekonomi, persekolahan, dan perkantoran berlangsung seperti biasa. Menurut dia, unjuk rasa ini adalah unjuk rasa yang direncanakan dengan baik. "Sebulan lalu juga ada unjuk rasa serupa tetapi massanya hanya 5.000-an. Satu pun tidak ada korban," katanya.
Ia menyatakan unjuk rasa ini murni diprakarsai oleh masyarakat. Tidak ada diplomat atau pejabat yang terlibat. Pengunjuk rasa meminta agar ada perundingan ulang terkait dengan pengelolaan dan batas laut dengan Australia yang dinilai merugikan Timor Leste.
Pande menuturkan unjuk rasa berjalan dengan tertib. Pada Rabu, 23 Maret 2016, unjuk rasa kedua terjadi dengan massa lebih kecil mencapai 12 ribu orang dengan pengawasan pihak kepolisian. "Intinya mereka menuntut penyelesaian masalah dengan Australia yang tidak pernah mau berunding dengan masalah laut itu," kata Pande.
