Sejumlah pengemudi taksi membawa poster bertuliskan "stop trasnportasi ilegal" saat melakukan aksi unjuk rasa di merdeka barat, Jakarta, 22 Maret 2016. Dalam aksi demo kali ini, mereka menuntut pemerintah untuk memberi tindakan tegas dengan membekukan operasional angkutan umum yang menggunakan mobil berpelat hitam. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ia tak pernah membayangkan bahwa kemajuan teknologi akan sepesat dan berdampak begitu hebat seperti saat ini. Bahkan bisa berdampak pada ongkos transportasi.
"Enggak terbayang juga teknologi bisa bikin cost angkutan online di bawah angkutan umum konvensional," kata Luhut dalam konferensi pers di media center Kementerian Politik, Selasa, 22 Maret 2016.
Karena itu, ia menginginkan adanya kesamaan syarat antara taksi online dan taksi konvensional saat beroperasi. Pasalnya, permasalahan tersebutlah yang menjadi awal kisruh dan demonstrasi para pengemudi angkutan umum hari ini.
"Kita mau adanya persamaan syarat, entah itu izin, pajak, dan lainnya. Jadi nanti berasaskan keadilan, seperti yang Presiden Jokowi ungkapkan," ujarnya.
Luhut mengatakan jajarannya akan mempertemukan pengelola transportasi aplikasi dengan pengelola transportasi konvensional agar dapat mendapati cara terbaik untuk mengatur sistem transportasi di Indonesia. Rencananya, besok Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Dinas Perhubungan DKI turut dalam pertemuan tersebut.
Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat se-Jabodetabek hari ini akan memprotes dan mendesak pemerintah memberhentikan operasi perusahaan transportasi berbasis online. Unjuk rasa ini digelar untuk mendesak pemerintah memberhentikan operasi perusahaan transportasi berbasis online berpelat hitam, seperti GrabCar dan Uber.
