Petugas Satpol PP bersama aparat kepolisian berjaga saat sejumlah alat berat melakukan pembongkaran rumah warga yang berada di kawasan prostitusi Kalijodo, Jakarta, 29 Februari 2016. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk membahas penertiban tempat prostitusi. Tjahjo mengatakan ia ingin semua wali kota di Indonesia mendengarkan pemaparan cara penanganan prostitusi yang dilakukan Basuki dan Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini.
"Kami membahas untuk penutupan lokalisasi tapi tidak menutup lokalisasi untuk perumahan, tidak untuk mal, tapi untuk fasilitas umum, lahan hijau, dan sebagainya," kata Tjahjo di Balai Kota, Senin, 21 Maret 2016.
Tjahjo mengungkapkan belum akan menertibkan prostitusi terselubung atau prostitusi yang dilakukan secara online. Sebab, masalah prostitusi bisa terjadi di mana saja. Namun yang menjadi masalah dan paling mendesak adalah lokalisasi yang mengganggu lingkungan dan mengganggu ketertiban kota.
"Sehingga, kami meminta (wali kota) untuk mendengarkan bagaimana cara penanganannya, baik di Jakarta dari Kalijodo, Kramat Tunggak, sampai di Surabaya, yaitu Doli, dan sebagainya," kata Tjahjo.
Tjahjo mengatakan, rencananya, Kementerian baru akan mengumpulkan semua wali kota di seluruh Indonesia setelah kepala daerah dari hasil pilkada serentak pada 2015 dipanggil Presiden Joko Widodo. Tentunya, pertemuan tersebut nantinya akan melibatkan Risma dan Ahok.
Ahok mengatakan dia tidak akan sanggup jika diminta untuk menghapus prostitusi. Sebab, kegiatan prostitusi sudah berlangsung sejak lama dan bisa terjadi di mana saja. "Bahkan di rumah juga bisa. Orang di kantor juga bisa jadi tempat prostitusi. Itu susah dong. Kalau hapus prostitusi saya tidak sanggup, tapi kalau tutup lokalisasi, saya bisa," kata Ahok.
