TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta semua aparat yang terlibat penyelundupan untuk ditindak tegas. Menurut Jokowi, pemerintah tak boleh pandang bulu dalam mengatasi penyelundupan. "Tindak tegas aparat yang ikut bermain dan menjadi beking, tidak ada ampun. Saya ingin juga tidak ada kongkalikong lagi," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di kantor Presiden, Rabu, 16 Maret 2016.

Jokowi memerintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk menindak tegas penyelundupan, dari masalah dokumen, penyalahgunaan fasilitas, hingga tata kelola serta kuota impor. Presiden Jokowi menilai Indonesia yang terdiri atas 17 ribu pulau sangat rawan praktek penyelundupan.

Hingga kini, menurut Jokowi, dari Sabang hingga Merauke banyak sekali praktek penyelundupan barang, dari produk pertanian, barang industri, daging, perikanan, elektronika, hingga perikanan. "Juga yang berkaitan dengan penyelundupan dan perdagangan narkoba," ujar Presiden Jokowi.

Jokowi mengatakan masalah penyelundupan harus segera diatasi. Soalnya, produk selundupan hanya akan mengganggu pasar dalam negeri, melemahkan daya saing, dan mematikan industri nasional. Jokowi meminta pembantunya untuk melakukan langkah konkret mengatasi penyelundupan. "Saya juga perintahkan peningkatan pengawasan secara terpadu dilakukan, terutama di pelabuhan kecil."

Peningkatan patroli TNI dan Polri serta kerja sama operasi dengan negara tetangga, kata dia, menjadi salah satu solusi untuk mencegah penyelundupan. Selain itu, Polri dan TNI harus meningkatkan kewaspadaan di wilayah perbatasan agar praktek penyelundupan, khususnya melalui pelabuhan kecil dan jalur tikus, bisa dicegah.

ANANDA TERESIA