Polisi Gagalkan Perdagangan Manusia, 18 WNI Dijual ke Portugal dan Turki  

Reporter

Rabu, 16 Maret 2016 04:19 WIB

Ilustrasi human trafficking. TEMPO/Ary Setiawan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia menangkap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Portugal dan Turki. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Agus Andrianto menyebut sebanyak 18 orang menjadi korban perdagangan. "Kami dapat informasi dari Kedutaan Belanda," katanya di Mabes Polri, Selasa, 15 Maret 2016.

Agus menjelaskan, pelaku menggunakan modus perdagangan dengan mengiming-iming pekerjaan kepada korban. Pelaku menjanjikan 12 orang bekerja di Belanda dengan bayaran US$ 300 per bulan. Namun, kenyataannya, mereka dipekerjakan sebagai buruh kapal di Portugal.

Padahal, ujar Agus, sebelum berangkat, mereka harus membayar Rp 65-95 juta kepada tersangka untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Dengan iming-iming pekerjaan enak dan gaji tinggi, akhirnya korban mau. "Pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan personal."

Baca Juga: Masih Teler, Bupati Ogan Ilir Urung Diperiksa BNN

Sementara itu, enam korban lainnya dijanjikan pekerjaan di Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan Riyadh. Tapi ternyata mereka malah ditelantarkan di Turki sebagai pembantu rumah tangga. "Ini tidak sesuai dengan yang mereka janjikan," tutur Agus.

Setelah mendapat laporan dari Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Belanda, akhirnya Polri menangkap pelaku pada 9 Maret 2016.

Agus menyebutkan dua orang tersangka tindak pidana perdagangan orang di Turki yang berinisial P dan W. Sedangkan tersangka tindak pidana perdagangan orang di Portugal yang ditangkap berinisial WK alias MA. Kini ketiganya sudah ditahan.

Agus belum bisa memastikan apakah masih ada korban lain yang belum terungkap. Namun masyarakat diimbau tidak mudah percaya terhadap janji-janji dari instansi yang tidak jelas.



MAYA AYU PUSPITASARI

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

11 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya