TEMPO.CO, Serang - Pemerintah Provinsi Banten, menyiapkan dana sebesar Rp 20 miliar yang bersumber dari APBD 2016 untuk jaminan kesehatan warga miskin. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Yanuar mengatakan, Pemprov Banten menyiapkan Kartu Banten Sehat (KBS) bagi masyarakat yang kurang mampu.
Menurut Yanuar, KBS tersebut akan diberikan bagi warga kurang mampu, yang belum masuk dalam program jaminan kesehatan baik daerah mapun pusat. “Anggaran Rp20 miliar itu untuk jaminan kesehatan bagi sekitar 1.300 warga kurang mampu yang belum tercover oleh program lainnya di tahun ini," kata Yanuar Selasa, 15 Maret 2016.
Menurutnya, program tersebut hampir sama dengan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yakni berupa kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dengan anggaran untuk iurannya bersumber dari APBD Banten.
Menurutnya, data para penerima jaminan kesehatan tersebut diambil berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten. Sehingga, tidak terjadi duplikasi dengan program lainnya yang ada di Dinas Sosial.
Menurut Yanuar, berdasarkan hasil verifikasi dari Kantor BPJS Kesehatan, dari target sekitar 1.300 orang yang tadinya akan menerima KBS, ada sekitar 500 warga kurang mampu yang sudah tercover program lain, baik secara nasional maupun program dari daerah.
“Kita sudah terima laporan dari BPJS Kesehatan, ada sekitar 500 nama yang sudah masuk dalam proram lainnya. Sehingga yang sudah ada namanya di BPJS Kesehatan ini, nanti dialihkan bagi warga lain yang belum mendapatkan program jaminan kesehatan," kata Yanuar.
Sebelumnya, Gubernur Banten Rano Karno mengatakan, masalah kesehatan dan gizi buruk masih banyak ditemukan di wilayah perkotaan seperti Kota Tangerang. Bahkan, kata Rano, DKI Jakarta sebagai ibukota negara juga masih ditemukan penderita gizi buruk.
“Kasus gizi buruk tidak hanya di pedesaan, di perkotaan saja masih ditemukan penderita gizi buruk. Jangankan Tangerang, Jakarta saja ada,” katanya.
