Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. ANTARA/Sigid Kurniawan
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta tak ada pihak yang mendesak Presiden Joko Widodo untuk merombak menteri, termasuk partai politik. Keputusan perombakan, kata Tjahjo, adalah kewenangan Presiden Joko Widodo.
"Saya mohon kepada semua pihak, termasuk partai politik, pengamat, masyarakat, dan pers untuk tidak mendesak reshuffle," kata Tjahjo di Swiss-Belhotel, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Maret 2016.
Menurut Tjahjo, Presiden Jokowi tahu mana menteri yang mengikuti arahannya dan mana yang tidak. Sebab, setiap rapat terbatas, Jokowi juga mengevaluasi kabinetnya. "Menteri yang terkait dengan keputusan rapat, terikat untuk mematuhinya," ujarnya.
Tjahjo juga meminta untuk menghilangkan pengotak-ngotakan para menteri. "Jangan bilang ini orang Jokowi, orang Wapres, atau partai ini-itu," tuturnya. "Sebab, semua parpol yang dulu mendukung Jokowi-JK sudah teken kontrak tak ada bargain jabatan."
Isu perombakan kabinet kembali terdengar. Apalagi Jokowi sempat menyinggungnya di Cilincing, Jakarta Utara, dua pekan lalu. Jokowi mengancam akan mencopot menteri apabila masalah dwelling time tak kunjung beres.
