Dongkrak Populasi Kerbau, Daerah Ini Bangun Padang Gembala  

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Senin, 14 Maret 2016 18:01 WIB

Rombongan kerbau melintasi Kanal Banjir Timur, Semarang, 3 Januari 2016. Anak anak ini memanfaatkan akhir libur sekolah dengan menaiki punggung kerbau sambil bermain bersama teman temannya. TEMPO/Budi Purwanto

TEMPO.CO, Brebes - Pemerintah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menyiapkan padang penggembalaan seluas 104 hektare untuk meningkatkan populasi kerbau.

Kawasan yang dibangun di Dukuh Maribaya, Desa Kalinusu, Kecamatan Bumiayu, itu diharapkan dapat meningkatkan populasi kerbau hingga empat kali lipat.

“Selama ini peternak di Brebes kesulitan mengembangbiakkan kerbau karena kekurangan pakan dan lahan untuk menggembala,” ujar Kepala Dinas Peternakan Brebes Yulia Hendarwati, Senin, 14 Maret 2016.

Jumlah populasi kerbau dari tahun ke tahun juga terus menipis. Dengan adanya padang ini, peternak yang biasanya menggembala 5 ekor kerbau bisa menggembala 20 ekor. "Padang ini juga untuk menyimpan rumput makanan kerbau. Dengan begitu, peternak jadi lebih produktif," kata Yulia.

Yulia menjelaskan, biaya pembangunan kawasan ini berasal dari dana APBN sebesar Rp 5 miliar. Dana itu untuk menanam rumput unggul di padang penggembalaan seluas 100 hektare dan membuat Unit Pengelolaan Kawasan (UPK) di lahan 4 hektare.

Menurut Yulia, pemanfaatan lahan itu berdasarkan hasil survei akademisi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. “Dari 336 hektare, hanya 104 hektare yang direkomendasikan,” kata Yulia. Sisa 232 hektare akan dipakai untuk wisata edukasi agro technopark dan area pertanian terpadu.

Padang penggembalaan ini ditempatkan di Desa Kalinusu karena masyarakat setempat mayoritas peternak kerbau. Yulia mengatakan padang tersebut bisa menampung 50 ribu ekor kerbau.

Kawasan ini akan dilingkari pagar hidup dan pagar berduri. Petani di Desa Kalinusu dan desa sekitarnya, seperti Galuh Timur dan Kalijurang, Kecamatan Tonjong, akan mendapat fasilitas hak guna. “Peternak bisa menggembala ternak mereka dengan sesuka hati,” ujarnya.

Menurut Yulia, kawasan ini akan menjadi Pusat Studi Ruminansia untuk kerbau dan sapi lokal. Daerah lain yang sudah menjalankan padang serupa antara lain Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Papua, dan Kalimantan Barat.

“Di Brebes yang lahannya subur harus bisa,” ujarnya. Dia mengklaim padang penggembalaan ini baru satu-satunya di Jawa Tengah.

Sementara itu, Bupati Brebes Idza Priyanti mengatakan lahan seluas 336 hektare di daerah itu sudah 15 tahun tak dimanfaatkan. Dia berjanji akan membangun akses jalan menuju lokasi dari jalur utama Tegal-Purwokerto.

Jalan dibuat lewat Talok-Maribaya sepanjang tujuh kilometer. Juga dari Galuhtimur-Maribaya sepanjang tiga kilometer.

MUHAMMAD IRSYAM FAIZ





Advertising
Advertising

Berita terkait

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

8 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

BPHTB Pajak Atas Perolehan Hak Atas Tanah Atau Bangunan , Begini Cara Mengurusnya

45 hari lalu

BPHTB Pajak Atas Perolehan Hak Atas Tanah Atau Bangunan , Begini Cara Mengurusnya

Berikut langkah untuk mengurus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB.

Baca Selengkapnya

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

53 hari lalu

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

Sidang parlemen "Dua Sesi" Cina resmi ditutup dengan hasil akhir menyepakati anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, menerima laporan kerja

Baca Selengkapnya

Janjikan Kepastian Hukum, AHY Gandeng Satgas-Anti Mafia Tanah, Polri dan Kejaksaan

5 Maret 2024

Janjikan Kepastian Hukum, AHY Gandeng Satgas-Anti Mafia Tanah, Polri dan Kejaksaan

Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) gandeng Satgas Anti Mafia Tanah, Polri dan Kejaksaan untuk pastikan penegakan hukum pertanahan.

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

23 Februari 2024

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

Ketua IDI Mohammad Adib Khumaidi mengatakan, pemerintah daerah berperan untuk pemerataan dokter spesialis

Baca Selengkapnya

Apa Tugas Menteri ATR/BPN?

22 Februari 2024

Apa Tugas Menteri ATR/BPN?

AHY resmi dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN menggantikan Hadi Tjahjanto. Berikut tugas dari seorang Menteri ATR/BPN.

Baca Selengkapnya

Konflik Pertanahan Mendominasi Pengaduan di Ombudsman, Ada Soal PSN

19 Januari 2024

Konflik Pertanahan Mendominasi Pengaduan di Ombudsman, Ada Soal PSN

Pada tahap resolusi dan monitoring, Ombudsman menerima dan menangani laporan masyarakat, di mana yang paling banyak merupakan sektor pertanahan.

Baca Selengkapnya

Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

17 Januari 2024

Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

Pajak hiburan termaktub dalam UU HKPD untuk penguatan pajak daerah, dan mendukung agar daerah bisa lebih mandiri.

Baca Selengkapnya

Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

10 Januari 2024

Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menaikkan status Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT dari Level III atau Siaga jadi Level IV.

Baca Selengkapnya