TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua DPR RI Ade Komarudin mantap melangkahkan kaki maju sebagai calon ketua umum partai Golkar dalam musyawarah nasional April nanti.

Di sela deklarasi yang dihadiri ribuan kader di Yogyakarta Jumat petang 11 Maret 2016, Ade menuturkan, perpecahan yang terjadi dalam tubuh Golkar setahun terakhir menurutnya karena adanya pengingkaran jati diri Partai Golkar secara internal.

"Golkar itu golongan orang-orang fungsional, maka jangan melakukan, membiasakan, ataupun mencoba, melawan kekuasaan," ujar Ade.

Menurut Ade, sebagai partai berisi orang-orang fungsional, Golkar seharusnya lebih fokus pada kerjsama satu sama lain membangun partai.

"Ini aspirasi setelah saya bertemu dengan banyak pengurus di daerah, sehingga saya lakukan deklarasi ini," ujar Ade.

Meski demikian, Ade jika terpilih sebagai ketua umum Golkar kelak, tidak menjawab secara gamblang apakah akan menjadi partai yang berkoalisi dengan pemerintah atau tidak.

"Kalau saya terus terang saja, berusaha menghindarkan diri dari sikap perkataan yang mempromosikan konflik, kami lebih suka mencari titik temu atas perbedaan yang muncul," ujarnya.

Jika bergabung dengan pemerintah pun, Ade menyatakan tak akan membahas jatah kursi dalam kabinet pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo.

Ade menuturkan dari aspirasi yang ia serap dari para tokoh, pengurus, dan kader Golkar, sehingga mendorongnya maju sebagai calon ketua umum karena
adanya harapan muncul calon ketua umum Golkar yang relatif bersih dari kasus hukum.

Namun ketika isu bersih ini dikaitkan dengan adanya pelaporan soal Ade ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI karena Ketua DPR itu belum pernah memperbaharui Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Ade kembali menjawab diplomatis. Ade diketahui belum memperbaharui kembali LHKPN lima tahun terakhir yang mestinya diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kesibukan saya membuat belum sempat punya waktu mengkoreksi LHKPN itu, ini produktivitas kami di DPR cukup tinggi, dalam tiga bulan ini total ada tiga Undang-Undang yang disahkan," ujarnya.

Ade menuturkan LHKPN yang mesti diselesaikannya hanya soal teknis. Ia tidak bermasalah dengan itu. "Orang Jakarta tahu saya. Kalau kita copet, nyuri, ujung-ujungnya pasti juga ketahuan," ujarnya.

PRIBADI WICAKSONO