Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar Jakarta Dimyati Natakusumah (tengah), menunjukan surat salinan putusan Mahkamah Agung sebelum diserahkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin, 4 Januari 2016. Dimyati Natakusumah meminta Menkumham Yasonna H Laoly untuk mencabut SK kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya dan mengakui kepengurusan hasil Muktamar Jakarta sebagai kepengurusan PPP yang sah.Foto : TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang proses persiapan pemilihan kepala daerah serentak 2016, Partai Persatuan Pembangunan kian serius mengupayakan islah terhadap dua kepengurusan partai tersebut. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan kubu Muktamar Jakarta, Achmad Dimyati Natakusumah, mengatakan kedua kubu di PPP memiliki semangat islah yang semakin tinggi.
"Jadi islah itu betul-betul islah paripurna-lah," kata Dimyati saat dihubungi Tempo, Jumat, 11 Maret 2016. Pertemuan kedua kubu diharapkan membuat islah bisa diterima kedua pihak tanpa berbuntut gugatan.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly kemarin memediasi pembahasan islah itu. Hasilnya, perwakilan dua kubu menyepakati lima poin, antara lain kesepakatan bersama yang mengikat, sepakat melangkah ke depan dan tak akan mundur, sepakat islah, membentuk tim kecil untuk merumuskan formulasi islah, dan tim kecil akan bertemu pada Sabtu, 12 Maret 2016.
Dimyati menuturkan pihaknya segera menyiapkan tim kecil itu. "Sekarang dari pihak kami, hari ini rapat menentukan siapa saja yang akan masuk tim kecil," ujar Dimyati. Tim kecil terdiri atas perwakilan kedua kubu, dengan masing-masing mengutus lima orang. Mengenai detail tugas tim kecil, kata dia, menunggu rapat dengan Menteri Hukum dan HAM pada Sabtu esok.
