Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan inisiasi Presiden Joko Widodo agar negara meboikot produk dari Israel merupakan bentuk solidaritas terhadap Palestina. "Dari awal Presiden ingin Indonesia berperan aktif untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan menjadi anggota penuh PBB ," kata Luhut di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Jakarta, Kamis, 10 Maret 2016.
Pernyataan Presiden Jokowi soal boikot produk Israel dikemukakan dalam KTT OKI di Jakarta 6-7 Maret 2016. Menurut Luhut, selama pertemuan KTT OKI sikap pemerintah Indonesia dalam beberapa pertemuan bilateral sangat tegas memberikan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. "Saya juga hadir, Presiden selalu mengedepankan soal kemerdekaan Palestina," ujarnya.
Luhut menuturkan tidak akan ada pengaruh bagi kondisi ekonomi Indonesia seandainya menjalankan instruksi boikot produk Israel tersebut. "Saya kira tidak ada pengaruhnya itu," ucapnya.
Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) Zulkifli Hasan mendukung sikap pemerintah yang memboikot produk Israel. Keputusan ini merupakan kesungguhan pemerintah dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Menurut Zulkifli Hasan, pernyataan Presiden Jokowi perlunya memboikot segala produk Israel sudah menjadi komitmen bersama OKI dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. “Kami dukung dan apresiasi apa yang sudah disepakati,” kata Zulkifli di Kediri, Jawa Timur, Kamis 10 Maret 2016.
Namun Ketua Komisi I DPR, Mahfuz Sidik, meminta Presiden Jokowi memperjelas pernyataannya terkait rencana memboikot produk-produk Israel. Menurutnya, alat pertahanan dan keamanan Indonesia sebagian menggunakan produk Israel.
"Apakah boikot itu menyangkut produk-produk konsumsi atau juga produk pertahanan keamanan. Karena banyak alat penyadapan yang merupakan produk Israel di beberapa lembaga," katanya Selasa lalu.
Menurut Mahfuz, beberapa radar yang digunakan di Indonesia merupakan produk Israel, meskipun membelinya dari beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat. Dia mengatakan Indonesia sebenarnya tidak tergantung dengan produk pertahanan dan keamanan Israel karena sumber pengadaan alat pertahanan berasal dari Rusia dan AS.
"Selama ini kita membeli radar dari Eropa dan Amerika Serikat dari produk Israel namun apakah itu berafiliasi dengan perusahaan Israel atau tidak," ujarnya sembari menanyakan apakah seruan itu hanya sebatas moral atau seruan politik. "Kalau seruan moral maka tidak perlu adanya aturan rinci."
