TEMPO.CO, Gianyar - Pasca merayakan Nyepi 1938 Saka. warga Desa Pakraman Lebih, Gianyar, Bali mengadakan aksi bersama mendeklarasikan penolakan rencana reklamasi seluas 700 hektar di Teluk Benoa. Jero Bendesa Adat Lebih, Wayan Wisma mengatakan keputusan seluruh warga Desa Pakraman Lebih untuk menolak rencana proyek PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) milik Tomy Winata itu diputuskan berdasarkan hasil paruman (rapat) prajuru desa pakraman dan paruman banjar adat.

"Sudah dua bulan hasil paruman (rapat) kami yang secara tegas menolak reklamasi Teluk Benoa. Kami mendeklarasikan ini (setelah hari raya Nyepi), karena kami ingin mengisi tahun baru Saka dengan perbuatan yang nyata untuk Bali," katanya di Pantai Lebih, Ginyar, Kamis, 10 Maret 2016.

Wisma menjelaskan sebagai masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir akan langsung terdampak jika rencana reklamasi berlanjut. "Jelas kami merasa dirugikan, kita bisa lihat seperti reklamasi sebelumnya di Pulau Serangan sudah membuat kami sengsara. Puluhan hektar sawah di pinggir pantai telah menjadi korban karena kencanganya arus akibat terjadinya reklamasi," ujarnya.

Dalam orasinya, Wisma berharap Presiden Joko Widodo segera mencabut Perpres 51 tahun 2014 agar rencana reklamasi Teluk Benoa batal. Jika reklamasi berlanjut, kata dia, tidak menutup kemungkinan akan mempercepat kenaikan permukaan air laut yang menyebabkan abrasi di Pantai Lebih menjadi semakin parah.

"Reklamasi adalah salah satu faktor naiknya air laut, semestinya ini dipikirkan pemerintah. Jangan menambah beban untuk mempercepat kenaikan permukaan air laut. Kami tinggal di pesisir merasa sangat dirugikan, apalagi lahan warga kami yang perlahan-lahan hanyut karena derasnya arus pinggir merongrong tepi yang partikelnya gembur," kata Wisma.

Menurut Wisma, rencana reklamasi di Teluk Benoa yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak investor dan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian pariwisata Bali sangat tidak tepat. "Jangan berdalih seperti itu, kemudian Bali bisa ditentukan semena-mena. Jangan jual Bali untuk kepentingan tertentu. Pemerintah ditugaskan memberi pengayoman kepada masyarakat yang dipimpinnya, bukan mengorbankan rakyat dan wilayahnya," katanya.

Koordinator Forum Rakyat Bali TolaK Reklamasi (ForBali), I Wayan 'Gendo' Suardana mengatakan gelombang perlawanan reklamasi Teluk Benoa yang terus membesar semakin menegaskan bahwa rencana reklamasi di Teluk Benoa sangat tidak layak. "Kalau memang ini negara demokrasi, seharusnya suara rakyat yang menjadi parameter bagi pemerintah untuk segera membatalkan rencana reklamasi Teluk Benoa. Apalagi sekarang yang bersuara adalah masyarakat pesisir," kata Gendo. "Ini menegaskan bahwa kebijakan pemerintah tidak dikehendaki rakyat."

Aksi deklarasi warga Desa Pakraman Lebih menolak reklamasi Teluk Benoa dimulai pukul 15.00 Wita. Seluruh Warga melakukan long march ke Pantai Lebih setelah melaksanakan sembahyang bersama di Pura Desa. Selain itu remaja-remaja desa setempat melakukan surfing di Pantai Lebih sambil mengibarkan panji-panji tolak reklamasi Teluk Benoa.

BRAM SETIAWAN