TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin mengakui belum memperbaharui laporan harta kekayaan penyelenggara negara miliknya kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Kesibukan dijadikan alasan oleh politikus Partai Golkar ini.
"Saya juga belum, masalah kesibukan saja, nanti saya lapor," kata Ade saat ditemui di ruang pimpinan DPR, Jakarta, Kamis, 10 Maret 2016.
Ade berjanji segera melaporkan harta kekayaannya saat masa reses DPR dua pekan mendatang. "Nanti mungkin masa reses, saya juga imbau teman-teman yang lain sama-sama laporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara(LHKPN)-nya," ujarnya.
Ia yakin bila anggota DPR banyak yang belum melaporkan LHKPN-nya pada KPK, itu semata-mata faktor kesibukan. "Berkaitan juga dengan pekerjaan mereka. KPK juga bekerja. Saya kira teman-teman begitu ada waktu, akan mengerjakan itu," ucapnya.
Masalah LHKPN anggota DPR mencuat setelah Koalisi Masyarakat untuk Parlemen Bersih mendesak KPK membuka daftar nama anggota DPR yang tak melaporkan harta kekayaan. Koordinator koalisi itu, Arief Rachman, menduga dari 560 anggota DPR, 60 persennya belum melaporkan harta kekayaannya.
Hari ini, koalisi tersebut mendatangi Mahkamah Kehormatan DPR untuk menyerahkan daftar nama anggota yang belum menyerahkan LHKPN pada KPK sekitar pukul 12.00 WIB tadi.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang mengatakan lembaganya bisa memberikan rekomendasi kepada masyarakat terkait dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
"Kami bisa beri sejumlah rekomendasi kepada rakyat agar anggota DPR yang tidak teratur mengisi LHKPN tidak dipilih lagi pada periode mendatang," kata Saut melalui pesan pendek, Rabu, 9 Maret 2016.
Menurut Saut, hingga saat ini sanksi bagi para anggota DPR yang belum melaporkan hartanya belum diatur undang-undang. Padahal, hasil laporan kekayaan para anggota DPR serta para pejabat publik itu nantinya akan menjadi referensi tentang kepatuhan mereka dalam membayar pajak.
