Ketua DPR Dukung Jokowi Boikot Produk Israel

Reporter

Selasa, 8 Maret 2016 14:36 WIB

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin (kanan) menerima kedatangan Ketua Parlemen Aljazair Mohamed Larbi Ould Khelifa (kiri) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 7 Maret 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin mendukung seruan pidato Presiden Joko Widodo pada penutupan KTT Organisasi Konferensi Islam yang mengajak negara-negara Islam memboikot Israel. "Itu sangat bagus. Itu suatu upaya untuk menekan Israel yang terus membabi buta melakukan penindasan terhadap rakyat Palestina," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Maret 2016.

Ade menuturkan dengan cara seperti itu, Israel bisa berpikir ulang untuk tidak terus-menerus menindas warga Palestina. Ia berharap agar Boikot tersebut memberikan dampak bagi Israel sehingga menghentikan penindasan terhada Palestina.

Selain itu, Ade menjelaskan jika dukungan kemerdekaan terhadap negara Palestina harus terus diserukan oleh negara-negara Islam. Sebab menurut Ade kemerdekaan adalah hak warga Palestina, dalam pengertian sesungguhnya. Bukan hanya mendeklarasikan Palestina sebagai sebuah negara, tetapi di dalam pengertian kebebasan, berkumpul, kebebasan beragama, dan hak-hak sipil lainnya yang dimiliki Palestina. "Dukungan itu harus selalu ada, setuju sekali saya," katanya.

Sebelumnya, dalam penutupan di KTT LB OKI, Senin, 7 Maret 2016 kemarin, Presiden Joko Widodo menginginkan agar negara Islam senantiasa mendukung pelaksanaan konferensi perdamaian internasional. Selain itu, dalam pidatonya Jokowi juha meminta dukungan masyarakat internasional untuk melarang masuknya produk Israel ke negara-negara islam.

ABDUL AZIS

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

17 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

17 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

18 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya