TEMPO.CO, Makassar - Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi saksi penandatanganan nota komitmen sosialisasi kebijakan kantong plastik berbayar oleh pemerintah daerah di 17 kota se-Indonesia. Penandatanganan itu berlangsung saat peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2016 di Celebes Convention Center, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu siang, 5 Maret 2016. Acara itu itu juga dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya serta sekitar 4.000 warga Makassar.

Sejumlah 17 kota akan menjadi proyek pilot plastik tidak gratis di pasar ritel, yaitu Ambon, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Kendari, Bogor, Malang, Medan, Tangerang, Tangerang Selatan, Banda Aceh, Bandung, Depok, Jayapura, Pekanbaru, Semarang, dan Surabaya. Di saat bersamaan, uji coba juga mulai diberlakukan di 23 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

Kalla dalam sambutannya mengatakan kemajuan teknologi dan perkembangan ekonomi menyebabkan jumlah produksi sampah setiap tahun terus bertambah. Perkembangan ekonomi membuat tingkat konsumsi masyarakat meningkat. Adapun teknologi mendorong berbagai penemuan yang sederhana tapi membahayakan, salah satunya kantong plastik murah yang perlu waktu lama untuk diurai alam.

"Zaman dulu nasi, kue, dibungkus dengan daun. Sekarang hampir semua dibungkus plastik. Sampai beli onde-onde pun pakai plastik," kata Kalla, Sabtu, 5 Maret 2016. "Karena pendapatan meningkat, sekarang orang lebih sering belanja. Banyak belanja berarti makin banyak yang dibungkus."

Kalla meminta masyarakat mulai mengubah perilaku dan kebiasaannya menggunakan kantong plastik saat berbelanja. Tidak perlu menunggu kebijakan pemerintah. "Kita tidak bisa menghindari plastik, tapi paling tidak bisa dikendalikan," ujarnya.

Kalla juga berharap masyarakat mulai mengubah cara pandangnya terhadap sampah, dari beban menjadi teman. Ia mengatakan bermacam bahan sampah, termasuk plastik, masih bisa dimanfaatkan lewat daur ulang untuk berbagai kepentingan.

Ia mengibaratkan pemanfaatan sampah dengan seekor sapi. "Kita belajar dari sapi. Dagingnya kita makan, kulitnya bisa jadi sepatu, kotorannya bisa jadi pupuk. Tidak ada yang terbuang. Semua bisa bermanfaat," kata Kalla.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan kebijakan uji coba kantung plastik berbayar merupakan upaya revolusi mental agar masyarakat bisa bergaya hidup ramah lingkungan. Menurut dia, pemerintah tidak berupaya membebani masyarakat melainkan menekankan prinsip membayar sesuatu untuk sampah.

Siti berharap kebijakan kantong plastik berbayar bisa mendidik masyarakat menggunakan tas sendiri yang dibuat dari bahan non-plastik saat berbelanja. Tas plastik, meski ukurannya kecil, hanya akan terus menambah beban kepada lingkungan. "Selama ini, masyarakat sesunguhnya menyadari itu namun abai," ujar dia.

AAN PRANATA