Ketua MPR Zulkifli Hasan memberi salam pada awak media saat tiba untuk memimpin pelantikan Sekretaris Jenderal MPR yang baru Ma'ruf Cahoyono di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 3 Februari 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menilai kegaduhan yang terjadi antarmenteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo merupakan hal yang tidak etis. Menurut dia, kegaduhan tersebut bahkan tidak pantas dipertontonkan di muka publik.
"Sesama kolega itu tidak elok dan tidak etis kalau berbeda pendapat di depan publik, di media massa," kata Zulkifli di gedung Badan Narkotika Nasional, Cawang, Jakarta, Jumat, 4 Maret 2016.
Zulkifli berujar, kegaduhan tersebut tentu menurunkan wibawa Presiden Jokowi. "Tentu kabinet tersebut punya pemimpin, dan itu Presiden Jokowi, dan kegaduhan ini jelas mengurangi wibawa Presiden," ucapnya.
Dia menjelaskan, idealnya, jika ada perbedaan pendapat di kabinet dalam menyikapi satu masalah atau kebijakan, seharusnya diselesaikan secara internal, tak diumbar ke publik. "Kalau ada perbedaan, selesaikan di internal," tuturnya.
Zulkifli berharap ke depan tak ada lagi kegaduhan antarmenteri. Sebab, hal tersebut tidak pantas dicontohkan pejabat negara. "Ini harus jadi yang terakhir. Tidak boleh terjadi lagi," katanya.
Publik diramaikan oleh perseteruan antara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said terkait dengan kebijakan Blok Masela. Saling sindir di antara keduanya mengemuka hingga di media sosial.
Perseteruan Rizal dengan Sudirman dipicu perbedaan pendapat mengenai rencana pembangunan kilang gas Blok Masela. Rizal menginginkan kilang gas berada di darat (onshore), sedangkan Sudirman mendukung kilang terapung di laut (offshore).
