Cegah Kerugian Negara, KPK Awasi Sistem Tata Kelola Kayu  

Reporter

Kamis, 25 Februari 2016 14:02 WIB

Ilustrasi - Kayu gelondongan. KOMUNIKA ONLINE

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ida Bagus Putera Parthama mengatakan Kementeriannya menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memperbaiki sistem tata kelola kayu. "Kami punya kepentingan sama," kata Ida saat ditemui di daerah Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Februari 2016.

Rencana aksi ini berisikan 80 poin yang pada intinya adalah ingin memperbaiki sistem tata kelola kayu. Ida menuturkan di dalamnya juga akan ada data-data tentang pengelolaan kayu-kayu di Indonesia. "Kalau data baik, pengawasan internal bagus," ujarnya.

Menurut dia, kepentingan yang sama terjadi ketika KPK melihat adanya potensi pendapatan negara yang hilang, dari bidang kehutanan. Ia menjelaskan kerja sama antara Kementerian LHK dan KPK, sebenarnya sudah berlangsung sejak tiga tahun lalu.

Ketika ditanyakan soal mekanisme pengawasan pelaku usaha di bidang ini, Ida menjawab bahwa dalam rencana aksi ini, ada KPK yang akan terus mengawasi apa yang dilakukan pihak-pihak terkait. "Ada tata waktu, progres, sasarannya, KPK juga akan nagih (laporan)."

Menurut Ida, Kementeriannya sudah berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Namun pemerintah daerah tak dilibatkan dalam hal ini, karena bagi Ida, pemerintah daerah termasuk pihak yang ingin dibenahi dalam hal ini.

Ia juga mengungkapkan ke depan pohon-pohon yang ada di kawasan yang dieksplorasi oleh pelaku usaha akan dipasangi barcode, yang dipasang si pelaku usaha. Namun ketika ditanyakan apakah akan efektif dalam mengantisipasi ilegal logging, ia menjawab itu bisa efektif.

"Kalau dia (pelaku usaha) tak memasang barcode, ada pohon tak terdaftar ditebang, maka nanti di ujung ketahuan. Tak akan bisa masuk ke pasar," ia menjelaskan. Dalam rencana aksi ini, tak ada keterlibatan penegak hukum seperti polisi, dan bagi Ida itu bukanlah persoalan. "Itu urusannya penegakan hukum, kami tata kelola mengamankan pendapatan negara."

DIKO OKTARA

Berita terkait

Taman Nasional Karimunjawa Rusak karena Limbah Tambak Udang, KLHK Tetapkan Empat Tersangka

43 hari lalu

Taman Nasional Karimunjawa Rusak karena Limbah Tambak Udang, KLHK Tetapkan Empat Tersangka

KLHK menetapkan empat orang tersangka perusakan lingkungan Taman Nasional Karimunjawa pada Rabu, 20 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Skema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024

14 Februari 2024

Skema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024

Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat mengoptimalkan bank sampah untuk pembersihan alat kampanye Pemilu 2024. Berfokus ke pemlilahan sampah.

Baca Selengkapnya

Amerika Terinspirasi Pengendalian Kebakaran Hutan Desa Tuwung

24 Januari 2024

Amerika Terinspirasi Pengendalian Kebakaran Hutan Desa Tuwung

Layanan Kehutanan Amerika berencana mengadopsi skema hutan sosial dari Kalimantan Tengah untuk pengendalian kebakaran hutan.

Baca Selengkapnya

Guru Besar IPB, Bambang Hero, Digugat Perusahaan Pembakar Hutan, KontraS Desak Pengadilan Tolak

17 Januari 2024

Guru Besar IPB, Bambang Hero, Digugat Perusahaan Pembakar Hutan, KontraS Desak Pengadilan Tolak

KontraS meminta PN Cibinong menolak gugatan perusahaan pembakar hutan PT JJP terhadap Guru Besar IPB, Bambang Hero Saharjo.

Baca Selengkapnya

Menteri Siti Nurbaya Banggakan Keberhasilan Pengendalian Perubahan Iklim

14 Januari 2024

Menteri Siti Nurbaya Banggakan Keberhasilan Pengendalian Perubahan Iklim

KLHK menyatakan Indonesia terus menunjukkan komitmen dalam upaya pengendalian perubahan iklim global dengan tetap menjaga kepentingan bangsa.

Baca Selengkapnya

KLHK Sebut ACCC Bentuk Komitmen Asia Tenggara Atasi Perubahan Iklim

13 Desember 2023

KLHK Sebut ACCC Bentuk Komitmen Asia Tenggara Atasi Perubahan Iklim

KLHK memandang ACCC sebagai bentuk komitmen tegas Asia Tenggara untuk mengambil tindakan dalam mengatasi perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Lahirkan Bayi Jantan di Way Kambas Lampung, Ini Profil Badak Delilah

26 November 2023

Lahirkan Bayi Jantan di Way Kambas Lampung, Ini Profil Badak Delilah

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya kembali merilis kabar kelahiran badak jantan di Suaka Rhino Sumatera Taman Nasional Way Kambas.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Bakal Bangun Pabrik Gula di Papua, Amran: 1 Juta Hektare Lahan Sudah Siap

10 November 2023

Pemerintah Bakal Bangun Pabrik Gula di Papua, Amran: 1 Juta Hektare Lahan Sudah Siap

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan dua alasan pembangunan pabrik gula di Papua.

Baca Selengkapnya

ISWA: Industri Kayu Olahan Terdampak Ketidakpastian Ekonomi Global

27 Oktober 2023

ISWA: Industri Kayu Olahan Terdampak Ketidakpastian Ekonomi Global

Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia (ISWA) menyoroti kondisi ekonomi global yang berdampak pada industri kayu dalam negeri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ingatkan Perusahaan Tambang untuk Perbaiki Lahan Bekas Penambangan

18 September 2023

Jokowi Ingatkan Perusahaan Tambang untuk Perbaiki Lahan Bekas Penambangan

Jokowi akan mengecek langsung satu per satu jika ada yang tidak memperbaiki lahan bekas pertambangannya.

Baca Selengkapnya