TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Saud Usman Nasution mengeluhkan terbatasnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk lembaganya. Karena itu, Saud pun harus bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain untuk menjalankan program-program deradikalisasi.

Saud mencontohkan, dalam menangani radikalisme yang mengarah ke terorisme di Poso, BNPT telah membentuk tim terpadu dengan anggaran Rp 320 miliar sebagai langkah penegakan hukum sekaligus soft approach. Namun, hingga akhir 2015, pemerintah tak kunjung menyediakan anggaran tersebut.

"Sehingga kami tidak bisa melaksanakan kegiatan terpadu di Poso. Karena itu, kami serahkan ke TNI," katanya dalam rapat BNPT bersama Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 22 Februari 2016.

Dalam kerja samanya dengan kementerian dan lembaga terkait, BNPT akan memberikan target agar kementerian dan lembaga tersebut mengerjakan tugas masing-masing, misalnya program pembinaan di dalam penjara dan program-program kontra-radikalisasi. "Sejauh mana efektivitasnya, kami akan supervisi," tuturnya.

Menyambut keluhan Saud, Komisi Hukum DPR pun sepakat mendukung peningkatan anggaran prioritas bagi BNPT. Namun Komisi Hukum mendesak Saud segera meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan institusi terkait.

"Seperti Polri, BIN, TNI, kementerian dan lembaga, serta masyarakat untuk mencegah penyebaran radikalisme yang mengarah ke terorisme," ujar Wakil Ketua Komisi Hukum dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Trimedya Panjaitan.

ANGELINA ANJAR SAWITRI