TEMPO Interaktif, Jakarta: Pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk belum menjadi perhatian pemerintah daerah. "Program pengendalian lewat Keluarga Bencana dijalankan di institusi yang menjalankan banyak program lain sehingga belum menjadi prioritas," kata Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sumarjati Arjoso dalam pembukaan Rapat Kerja Program KB Nasional, Selasa.BKKBN mencatat baru 76 persen kabupaten/kota yang mempunyai peraturan daerah tentang lembaga pelaksana program KB. Sisanya, kata Sumarjati, peraturan yang ada baru setingkat Keputusan Bupati/Walikota, Rancangan Perda, bahkan ada yang baru wacana.Sumarjati meminta pemerintah daerah lebih berkomitmen dengan gerakan KB karena pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi bidang-bidang lainnya. Pemerintah daerah, kata dia, harus menyediakan tenaga, sarana, dan anggaran yang memadai agar program KB dapat berjalan efektif.Tahun ini, lanjutnya, program KB akan diintensifkan pada daerah dengan jumlah penduduk besar dan padat, tingkat fertilitasnya tinggi, tingkat kematian ibu tinggi, dan daerah dengan angka kemiskinan yang besar. Hal tersebut didukung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang membuka rapat kerja tersebut.Kalla mengatakan, BKKBN sebaiknya membuat target yang pencapaian program KB yang berbeda setiap daerahnya berdasarkan daya dukung setempat. "Jadi tidak semua wilayah memiliki target yang sama karerna kebutuhan dan kondisi di setiap wilayah berbeda-beda," ujarnya.Rapat Kerja yang diselenggarakan di Kantor BKKBN hingga 2 Maret mendatang tersebut, dihadiri oleh 300 peserta terdiri dari gubernur, bupati, walikota, dan kepala perangkat daerah pengelola KB. Dalam rapat tersebut BKKBN juga mengevaluasi program KB nasional pada tahun lalu.Oktamandjaya Wiguna