TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha mengatakan partainya harus segera melakukan muktamar islah jika ingin berpartisipasi dalam pesta demokrasi Indonesia. Menurut dia, pelaksanaan muktamar islah partai berlambang Ka’bah tersebut harus dilakukan tahun ini.
"Kalau tidak selesai pada 2016, PPP terancam tidak bisa ikut pilkada serentak 2017 dan pemilu legislatif serta presiden," kata Syaifullah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Februari 2016. Yang paling dekat, Pilkada DKI 2017, akan dimulai Juli mendatang.
Syaifullah mengatakan saat ini PPP kubu Muktamar Jakarta maupun Mukatamar Surabaya terlalu lama memperdebatkan masalah hukum. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sudah turun tangan dengan menerbitkan kembali Surat Keputusan (SK) Muktamar Bandung dengan harapan mampu menyelesaikan dualisme. "PPP terancam menjadi ormas. Tidak lagi menjadi partai," kata Syaifullah.
Menurut dia, dibutuhkan kenegarawanan dari semua kader agar menerima keputusan itu. Pemerintah, kata dia, sudah cukup membantu menyelesaikan konflik PPP. "Jokowi, sebelum ke Amerika, menggarisbawahi bahwa PPP bisa diselesaikan hanya melalui muktamar," katanya.
Dualisme PPP terjadi saat ketua umum hasil Muktamar Bandung, Suryadharma Ali, ditetapkan sebagai terdakwa korupsi pengadaan ibadah haji saat ia menjadi Menteri Agama. Pada 17 Februari, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengesahkan kembali susunan komposisi Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Bandung.
Kepengurusan itu disahkan dengan masa bakti 6 bulan untuk menyelenggarakan muktamar atau muktamar luar biasa dalam rangka menyelesaikan konflik di tubuh PPP.
