Luhut Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. REUTERS/Darren Whiteside
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan kembali menegaskan kembali bahwa masalah LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Hal itu dilihat dari masih banyaknya perdebatan soal menolak atau menerima kehadiran LGBT di Indonesia.
"Kan bapak Wapres (Jusuf Kalla) sudah bilang itu masalah pribadi. Ya sudah lah, tak usah dihebohkan. Gak mau terjadi juga di keluarga kan," ujar Luhut di kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa, 16 Februari 2016.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah menegaskan bahwa LGBT di Indonesia tetaplah warga negara Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran mereka tetap perlu dihargai. Meski begitu, kata Jusuf Kalla, jangan sampai propaganda dan penyebaran ajakan menjadi LGBT terus berlangsung.
Luhut meminta agar perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk tidak bersikap diskriminatif terhadap pegawai yang LGBT. Apalagi, kata ia, jika pegawai itu bekerja dengan baik.
"Dan jangan dicari-cari juga mana yang LGBT dan mana yang bukan. Jangan tanya-tanya eh lo itu LGBT atau bukan," ujar Luhut lagi.
Ditanyai soal penyebaran dan propaganda ajakan menjadi LGBT, Luhut menyatakan hal itu jangan didukung. Salah satu contohnya dengan menghimbau UNDP untuk tidak mengirim dana US$ 8 juta pendukung kampanye LGBT.
"Kami minta UNDP jangan bertindak terlalu jauh. Sampai sekarang dana belum masuk," ujar Luhut mengakhiri.
