PKS Bandingkan LGBT dengan Terorisme, Golkar Sebut Proxy War

Reporter

Editor

Anton Septian

Senin, 15 Februari 2016 23:21 WIB

Anggota Forum Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Intersex, dan Queer (LGBTIQ) menunjukan pin saat mengikuti kegiatan Dialog Nasional Gerakan LGBTIQ Indonesia di Medan, Sumatera Utara, 17 Desember 2015. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil, bersuara soal isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) saat rapat kerja bersama Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. "Jangan sampai mereka sebarkan propaganda," kata Nasir dalam rapat di DPR, pada Senin 15 Februari 2016.

Isu LGBT sedang menyeruak setelah sekelompok masyarakat menganggap ada gerakan untuk mempromosikan LGBT di Indonesia, termasuk lewat aplikasi percakapan di telepon genggam. Meski begitu, Nasir menyatakan bahwa kaum LGBT harus dilindungi sebab mereka juga warga negara Indonesia. Nasir meminta pemerintah melarang mereka untuk menyebarkan propaganda tentang LGBT.

Anggota DPR Fraksi PKS yang lain, Abu Bakar Al-Habsyi, heran karena pemerintah tak bisa menyelesaikan masalah LGBT. "LGBT saja enggak bisa selesaikan, aib ini. Kaum (Nabi) Luth dihilangkan oleh Tuhan karena itu," Abu Bakar menuturkan.

Menurut Abu Bakar, LGBT ini sendiri merupakan suatu masalah yang serius. Bahkan ia membandingkan hal ini dengan persoalan terorisme dan narkoba. "Narkoba, LGBT, dan teroris itu tingkatan yang bertahap," ujarnya.

Sementara anggota DPR dari fraksi partai Golkar, Tantowi Yahya mengungkapkan bahwa isu LGBT merupakan isu yang dihembuskan dalam perang nontradisional. "Isu LGBT menyebar ke mana-mana, ini bentuk proxy war," kata Tantowi.

Komisi I dan III DPR RI menggelar rapat bersama dengan jajaran kementerian dan lembaga yang berada di dalam koordinasi Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan. Hadir dalam rapat ini Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.

DIKO OKTARA

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

12 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

12 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

13 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya