DPR dan Pemerintah Bahas Penanggulangan Terorisme

Reporter

Editor

Grace gandhi

Senin, 15 Februari 2016 14:38 WIB

Aksi damai di depan trotoar TKP peledakan bom Jl. MH Thamrin, Jakarta, 16 Januari 2016. Warga menyerukan aksi "Kami Tidak Takut" untuk menyikapi serangan teroris di Jakarta. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi I dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mengggelar rapat kerja gabungan bersama dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan jajaran Menteri yang berada di bawah koordinasinya. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

"Pembahasan tentang pasca bom Thamrin, penanggulangan terorisme, pemberian amnesti tahanan politik Papua dan Din Minimi serta pemberian bebas visa," kata Fadli Zon saat membuka rapat di ruang rapat Badan Anggaran DPR, pada Senin, 15 Februari 2016.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan pemerintah tetap melakukan peningkatan keamanan, terutama sekali dari negara-negara yang memungkinkan teroris masuk. "Seperti Irak dan Afghanistan, kami bekerja sama dengan BIN, dan lain-lain," ujarnya.

Rapat kerja gabungan antara Komisi I dan Komisi III bersama dengan jajaran kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang dihadiri oleh Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.

Turut hadir pula Kepala Kepolisian RI Badrodin Haiti, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, serta perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, serta perwakilan TNI. Kepala Badan Keamanan Laut Desy Mamahit dan Kapolda Metro Jaya juga terlihat mengikuti rapat ini.

DIKO OKTARA

DPR

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

19 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

19 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

20 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya