TEMPO.CO, Surabaya - Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) membantah semua tudingan Wali Kota Surabaya terpilih Tri Rismaharini. Menurut Humas BPWS Faisal Yasir Arifin, semua tudingan Risma itu tidak benar. "Semua yang dituduhkan Risma itu fitnah," kata Faisal, Selasa, 9 Februari 2016.

Faisal menjelaskan bahwa selama ini BPWS telah melakukan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi dan bersertifikasi nasional serta internasional terhadap 4.000 warga Madura. Bahkan tahun ini BPWS berencana untuk membangun rest area di tanah seluas 40 hektare di Bangkalan. "Kalau Bu Risma bilang keberadaan BPWS tak memberi manfaat, itu salah besar," ujarnya.

BPWS juga tak berniat untuk menggusur warga Surabaya yang berada di area Suramadu. Menurut Faisal, sesuai dengan Peraturan Presiden 27 Tahun 2008 pasal 12, rencana semula pengembangan kawasan sisi Surabaya yang sebelumnya 600 hektare telah direduksi menjadi 250 hektare. "Pengurangan ini untuk menghindari penggusuran warga Surabaya," katanya.

Menurut dia, BPWS juga telah membangun saluran air sepanjang 600 meter pada 2013 berdasarkan permintaan Pemerintah Kota Surabaya, bukan sepanjang 5,4 kilometer yang dibicarakan Risma sebelumnya. Bahkan BPWS, kata Faisal, membangun Corrugated Concrete Sheet Pile (CCSP) sepanjang 400 meter di Kali Tebu untuk mengatasi luberan banjir ketika air laut pasang.

"Di Kedinding Lor kami juga bantu atasi banjirnya dengan meningkatkan kapasitas pembuangan air," ujarnya.

BPWS, ujar Faisal, pengembangan Kawasan Kaki Jembatan Sisi Surabaya bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008 yang mengamanahkan untuk seminimal mungkin menghindari meminggirkan dan melakukan penggusuran.

"Kami akan memberdayakan pedagang kaki lima yang ada di situ, bukan meminggirkannya," katanya.

Sebelumnya, Tri Rismaharini meminta agar Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) dibubarkan. Sejak masih menjabat Wali Kota periode sebelumnya, ia menilai keberadaan lembaga tersebut tak memberi manfaat yang signifikan. Sebaliknya, BPWS sempat berencana menggusur warganya dengan alasan pengembangan infrastruktur.

Salah satu dampaknya ialah banjir di sekitar lokasi Jembatan Suramadu. “Kemarin-kemarin itu mereka (warga) sudah mau menutup Jembatan Suramadu karena komplain banjir,” kata Risma seusai menjadi pembicara Urban Social Forum di Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag).

Protes Risma itu kemudian berujung pada dicabutnya wewenang BPWS untuk mengembangkan kawasan di kaki Suramadu sisi Surabaya oleh Presiden Jokowi.

EDWIN FAJERIAL