Panitia Penyelenggara Munas Golkar Terbentuk Akhir Februari

Reporter

Editor

Pruwanto

Senin, 8 Februari 2016 18:28 WIB

DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Riau menggelar rapat harian di Slipi, Jakarta Barat, 4 Februari 2016. TEMPO/Angelina Anjar Sawitri

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Munas VII Riau Yorrys Raweyai mengatakan pembahasan panitia penyelenggara Munas ke VIII Partai Golkar akan selesai akhir bulan Februari ini. "Akhir pekan ketiga ini, bulan Februari ini. Kan kami penyelenggaraan Munasnya bulan Maret," kata Yorrys saat dihubungi Tempo, Senin, 8 Februari 2016.

Hingga saat ini, kata Yorrys, pimpinan Partai masih membahas mengenai siapa yang akan menjadi Ketua Panitia penyelenggara, steering comitee, serta orginizing comitee Munas mendatang. Ia mengatakan tidak ada kriteria tertulis untuk menjadi seorang Ketua panita, namun pada umumnya ia adalah seorang Pengurus Harian (PH) partai.

"Buat (Ketua) penyelenggara yang senior lah, biar bisa mengayomi," kata Yorrys. Nama-nama yang muncul dalam pembahasan ketua penyelenggara adalah M.S. Hidayat dan Teo L. Sambuaga. Yorrys mengatakan nama Agung Laksono juga ikut dibahas, namun demi menghindari konflik, nama Agung dikesampingkan dulu.

Untuk ketua steering comitee, Yorrys mengusulkan orang-orang pemikir seperti Fadel Muhammad dan Rambe Kamaruzzaman. Adapun organizing comitee, Yorrys menyiapkan nama-nama seperti Tantowi Yahya, Meutya Hafid, serta Nurul Arifin.

Munas rencananya diadakan di Jakarta atau Tangerang. Pilihannya Jakarta International Expo, Jakarta Convention Center, serta Gedung Sinar Mas Land. "Yang penting dekat Ibu Kota Negara," katanya.

Munas diharapkan menjadi langkah yang bisa mempersatukan kembali Golkar yang terbagi ke dalam dua kubu. Keputusan Munas disepakati setelah Kementrian Hukum dan HAM memperpanjang Surat Keputusan Golkar hasil Munas Riau, saat Golkar belum terbelah dua.

EGI ADYATAMA

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

13 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

14 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

15 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya