Tjahjo: Tim Investigasi Katebelece Bohong-bohongan

Reporter

Editor

Selasa, 21 Februari 2006 11:03 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengkritik tim investigasi kasus “katebelece” yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kasus renovasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Korea Selatan. "Tim itu bohong-bohongan saja. Yang diperiksa Sudi (Silalahi), kok dia masuk tim?" kata Tjahjo hari ini di Gedung MPR/DPR, Jakarta.Tjahjo mengatakan sebaiknya Presiden Susilo BambangYudhoyono segera memberhentikan sementara sekretaris kabinet Sudi Silalahi karena tersangkut kasus “katebelece”. Apalagi menurut dia, pembuatan surat “katebelece” sudah termasuk KKN. "Sudi memanfaatkan jabatannya," katanya.Tjahjo mengatakan kasus ini harus diusut tuntas, dan cukup kepala kepolisian yang melakukan investigasi atas kasus itu. Kendati mengkritik tim investigasi, Tjahjo menilai pembentukan tim bisa menunjukkan keseriusan Presiden dalam mengatasi korupsi di lingkungan Istana. "Kita tunggu saja, hasilnya objektif atau tidak," katanya.Sementara, anggota komisi hukum DPR, Akil Mochtar mengatakan hasil tim investigasi nantinya harus ada tindak lanjut dari hasil tim investigasi. Menurut politikus Partai Golongan Karya itu, tim investigasi jangan menyatakan bahwa hanya ada kesalahan administrasi dalam “katebelece” yang dibuat Sudi. "Selama ini yang sering terjadi hanya disebut sebagai kesalahan administrasi," katanya.Akil mengatakan kasus ini belum perlu dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia belum ada bukti yang menunjukkan Sudi Silalahi melakukan korupsi.Pramono

Berita terkait

Serangan Udara Israel Menghantam Rumah Dekat Wisma Relawan MER-C di Gaza

2 jam lalu

Serangan Udara Israel Menghantam Rumah Dekat Wisma Relawan MER-C di Gaza

MER-C mengatakan serangan udara menyasar ke sebuah rumah dekat wisma yang ditempati para relawan WNI di Rafah, Gaza Selatan.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

2 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

5 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

6 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

10 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

Kementerian Luar Negeri dan Mer-C Saling Kontak soal Kondisi WNI di Gaza

21 jam lalu

Kementerian Luar Negeri dan Mer-C Saling Kontak soal Kondisi WNI di Gaza

Kementerian Luar Negeri melakukan kontak setiap hari dengan para relawan Mer-C untuk memonitor kondisi mereka

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

1 hari lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya