TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekretaris Kabinet, Sudi Silahahi, dilaporkan oleh Masyarakat Hukum Indonesia ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut MHI, yang diwakili oleh Mohammad Tohir, Ketua Dewan Pendiri MHI, Sudi telah melakukan penyimpangan yang tidak bisa dielakkan ketika ia membuat surat ke Menteri Luar Negeri terkait rencana renovasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul."Tidak etis bila pihak Seskab membuat surat ke Menlu. Ini jelas-jelas melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik,"ujar Tohir kepada pers di KPK. Tohir menambahkan perbuatan Sudi adalah bentuk percoban korupsi. Isi surat tersebut, kata Tohir, adalah bentuk intervensi karena PT Sunhoo Engeneering dapat kesempatan pertama melakukan presentasi terkait rencana renovasi itu. Padahal, menurut dia, PT Sunhoo tidak jelas keberadaannya. "Nyata-nyata terbukti adanya praktek percaloan yang diduga kuat berindikasi korupsi dari sosok Sudi Silalahi."Tohir menilai KPK semestinya bersikap proaktif menanggapi kasus ini dengan secepatnya memeriksa serta menetapkan Sudi Silalahi sebagai tersangka. "Kami melaporkan secara resmi untuk mendorong pemberantasan korupsi. Ini sesuai dengan pasal 41 UU Tipikor agar masyarakat bersifat aktif untuk mendorong penegakan hukum,” ulasnya.Thoso Priharnowo