KPU Kerja Maraton Siapkan Pilkada Serentak 2017  

Reporter

Rabu, 3 Februari 2016 10:29 WIB

ANTARA/Rahmad

TEMPO.CO, Banjarmasin - Komisi Pemilihan Umum bekerja secara maraton menyiapkan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada 2017. “Banyak tahapan yang harus dirumuskan secepatnya,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik saat membuka Rapat Pimpinan Nasional KPU se-Indonesia di Banjarmasin, Selasa malam, 2 Februari 2016.

Menurut dia, pilkada serentak 2017 bersamaan dengan persiapan awal pelaksanaan pilkada serentak 2018 dan pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan presiden pada 2019.

Adapun pelaksanaan pencoblosan pilkada serentak 2017 ada dua opsi, yakni pada 8 atau 15 Februari 2017. Namun, kedua tanggal itu harus disesuaikan dengan agenda penting di daerah. Pilkada serentak 2017 akan berlangsung di 99 daerah. Terdiri atas 8 provinsi dan 91 kabupaten serta kota.

Husni menjelaskan, Rapat Pimpinan Nasional KPU se-Indonesia yang berlangsung 2-4 Februari 2016, antara lain mengevaluasi semua tahapan pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Keberhasilan dan kekurangannya menjadi catatan penting untuk menggelar pilkada serentak berikutnya.

Salah satu isu penting yang dibahas adalah praktek politik uang. Menurut dia, politik uang bukan lagi sebagai penyimpangan, tapi sudah merusak nilai-nilai berdemokrasi. Husni meminta para pimpinan KPU daerah memberikan masukan tentang modus dan cara untuk memerangi politik uang. “Ini harus menjadi perhatian khusus. Bagaimana KPU bisa ikut dalam perlawanan politik uang,” ujarnya.

Agenda lainnya adalah membahas peningkatan sumber daya manusia penyelenggara pemilu dan menyusun program kerja prioritas tahun 2016 sesuai daftar isian pelaksanaan anggaran. Kalimantan Selatan dinilai sukses menggelar tahapan pilkada, khususnya pengelolaan pascapilkada. Ia mencontohkan, hasil akhir suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan sejatinya memiliki legal standing mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Sesuai pasal 158 Undang-Undang tentang Pilkada, pasangan calon yang kalah bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Namun itu tidak terjadi. Demikian pula pilkada di Kotabaru, karena gugatan ditarik kembali.

DIANANTA P. SUMEDI

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

58 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya