TEMPO.CO, Yogyakarta - Presiden Joko Widodo mengingatkan ratusan pimpinan kampus, yang menjadi peserta Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) 2016, agar serius memperhatikan tantangan Indonesia di era pasar bebas.

"Kita sudah masuk era kompetisi dan bukan hanya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)," kata Jokowi saat membuka Konferensi FRI ke-18 di Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), pada Jumat malam, 29 Januari 2016.

Menurut Jokowi, selain tantangan persaingan di MEA, kompetisi ketat di kawasan perdagangan bebas lain sudah menanti. Dia mencontohkan antara lain Kemitraan Trans Pasifik (TPP), Asean-China Free Trade Area (ACFTA) dan perjanjian kawasan perdagangan bebas dengan Uni Eropa. "Blok (perdagangan bebas) bentukan Amerika, China dan Uni Eropa sudah ada, tinggal putuskan kita masuk atau tidak," kata dia.

Jokowi mengeluhkan seringnya muncul respon negatif sebagian publik di Indonesia ketika ada rencana pemerintah meneken suatu perjanjian kawasan perdagangan bebas. Dia mencontohkan banyaknya kritik ke pemerintah saat Jokowi menyatakan ke Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama, bahwa Indonesia berencana bergabung dengan TPP, pada Oktober tahun lalu.

Dia menilai kekhawatiran, seperti pasar dalam negeri akan mudah dikusai oleh pihak asing, adalah tidak tepat. "Padahal yang dibutuhkan ialah kalkulasi," ujar Jokowi.

Dia berharap ratusan rektor yang berkumpul di Konferensi FRI 2016 mau ikut memikirkan kalkulasi tersebut. "Jangan belum-belum bilang kita akan rugi dan gak dapat untung," kata dia.

Dalam waktu dekat, menurut Jokowi, pemerintah akan segera memutuskan kepastian sikap soal penekenan sejumlah perjajian kawasan perdagangan bebas dengan para raksasa perekonomian dunia tersebut. "Tapi, itu harus dengan perhitungan mendetail. Kalau iya, apa yang harus diperbaiki, dan kalau tidak masuk, apa yang akan dilakukan," kata dia.

Sebelumnya, dalam penjelasan Ketua FRI Periode 2015-2016, Rokhmat Wahab, di acara itu, topik pembahasan tentang tantangan kompetisi di perekonomian global memang tidak tercantum secara khusus dalam agenda konferensi.

Berbagai forum di konferensi ini rencananya mengkaji masalah korupsi, bahaya narkoba, pembangunan karakter bangsa dan problem penegakan hukum. "Kami juga bentuk empat komisi yang khusus bahas masalah GBHN, kemaritiman, hilirisasi riset dan pendidikan karakter," kata Rokhmat.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM