TEMPO.CO, Denpasar - Ribuan warga Bali dari berbagai kelompok berdemonstrasi menolak reklamasi Teluk Benoa. Sambil berteriak, “Hentikan reklamasi! Batalkan Perpres 51/2014! Waspada manuver amdal abal-abal,” mereka bergerak menuju kantor Gubernur Bali di Jalan Basuki Rakhmat, Denpasar, Jumat, 29 Januari 2016.

Di kantor Gubernur Bali, hari ini, berlangsung pembahasan uji publik analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) layak atau tidak reklamasi di Teluk Benoa. “Kami datang untuk menunjukkan dan menekan pemerintah, terutama komisi penilai amdal pusat bahwa reklamasi Teluk Benoa itu ditolak masyarakat Bali,” kata Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI), I Wayan “Gendo” Suardana, di depan kantor Gubernur Bali, Denpasar.

Gendo menuturkan kehadiran massa tersebut bisa menjadi tolok ukur bahwa penolakan reklamasi Teluk Benoa sangat didukung masyarakat di Bali. “Tidak seperti klaim-klaim investor selama ini seolah yang menolak reklamasi Teluk Benoa hanya segelintir, seperti LSM,” tuturnya. “Kami tunjukkan desa adat datang bersama para banjar dan seka teruna."

Menurut Gendo, seluruh desa adat di pesisir menolak reklamasi Teluk Benoa. Maka, kata dia, secara aspek sosial dan budaya, tidak ada lagi alasan tim komisi penilai amdal yang menyatakan reklamasi PT TWBI itu layak.

“Di Bali, desa adat memiliki peran yang kuat untuk mengawal lingkungan dari aspek sosial dan budaya. Sekarang Gubernur Bali telah ditinggalkan desa adat-desa adat yang ada di Bali,” ujarnya.

Dalam orasinya, Gendo mempertanyakan komitmen Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang tidak hadir dalam pembahasan uji publik amdal reklamasi di Teluk Benoa. “Ini lucu, yang memulai proyek ini Gubernur. Ketika ada uji publik, ada masyarakatnya hadir, seharusnya Bapak Gubernur hadir. Ini agenda penting yang sudah disampaikan 2 minggu sebelumnya,” ucapnya.

BRAM SETIAWAN