Heboh PETA, Mahasiswa Muhammadiyah Bantah Ikut Mendirikan  

Reporter

Kamis, 28 Januari 2016 15:42 WIB

Seorang warga menghapus mural bergambar bendera ISIS di tembok makam yang berada di kawasan Tipes, Solo. TEMPO/Ahmad Rafiq

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Benny Pramula membantah keterlibatan organisasinya dalam pembentukan Brigade Pembela Tanah Air (PETA). Informasi yang tersebar di media sosial itu diduga bermuatan politis.

"Kami tegaskan, kami tidak mengenal organisasi itu. Mungkin itu disebarkan sekelompok orang yang ingin menyudutkan kami. Kami masih pelajari siapa yang bermain dengan isu itu," ujarnya, Kamis, 28 Januari 2016.

PETA merupakan organisasi paramiliter yang bergerak di bidang advokasi hak-hak pribumi. Percakapan di sejumlah media sosial menyebut organisasi ini dibidani sejumlah lembaga, seperti IMM dan Liga Muslim Indonesia.

Peran organisasi PETA menuai sorotan lantaran salah seorang pengurusnya disinyalir pendukung gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Organisasi ini juga kerap menggelar latihan fisik kemiliteran.

Benny menjelaskan, IMM tak pernah menoleransi gerakan yang menentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Kalaupun ingin membentuk aliansi taktis, prinsipnya tak boleh keluar dari komitmen NKRI," katanya.

Meski demikian, IMM berkepentingan menelusuri apakah ada anggotanya yang bergabung dengan organisasi PETA. "Jika aktivitas mereka sudah keluar dari jalur konstitusi, maka harus ditindak tegas," ujar Benny.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Dodi Riyadmadji, mengatakan PETA belum terdaftar sebagai organisasi masyarakat. Karena itu, pemerintah akan terus memonitor aktivitas mereka. "Kami selalu waspada," katanya.

RIKY FERDIANTO


Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

10 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

14 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

51 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

57 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya