Keluar Sel, Bekas Ketua KONI Bontang Ditangkap Lagi  

Reporter

Editor

Suseno TNR

Kamis, 28 Januari 2016 08:06 WIB

Udin Mulyono. ANTARA/DHONI SETIAWAN

TEMPO.CO, Balikpapan - Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menangkap Udin Mulyono, terpidana kasus korupsi, di luar Lembaga Pemasyarakatan Tenggarong. Bekas Ketua KONI Bontang ini dibekuk karena diduga terlibat penyelewengan anggaran KONI Bontang 2013 sebesar Rp 5,6 miliar. “Kami tangkap sore kemarin di luar LP Tenggarong,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur Komisaris Besar Rosyanto Yudha Hermawan, Kamis, 28 Januari 2016.

Udin Mulyono sebenarnya masih menjalani masa hukuman 4 tahun penjara karena terlibat mark-up proyek peningkatan Jalan R.E. Martadinata Loktuan dengan kerugian negara Rp 297 juta. Rosyanto tidak tahu mengapa Udin berada di luar penjara. “Setahu kami, Udin Mulyono masih dalam tahap usulan untuk mendapatkan asimilasi (pembebasan bersyarat) LP Tenggarong,” ucap Rosyanto.

Dalam perkara korupsi anggaran KONI Bontang, Polda sudah menyita uang Rp 500 juta. Uang tersebut merupakan dana yang dikembalikan Udin, yang menjabat Ketua KONI Bontang pada 2013.

Polisi menegaskan, penyitaan ini merupakan upaya pengembalian kerugian negara dalam kasus KONI Bontang. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Timur menemukan kerugian negara dalam kasus ini yang diperkirakan sebesar Rp 5,6 miliar.

Kasus korupsi tersebut menjerat tiga petinggi KONI Bontang, yakni Udin Mulyono (ketua), Samsuri Sarman (ketua harian), dan Hernawati (bendahara). Penyidik Tindak Pidana Korupsi bertekad segera menuntaskan perkara ini serta melimpahkan berkasnya ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. “Targetnya, Februari nanti, kasusnya sudah diterima Kejaksaan,” ujar Rosyanto.

S.G. WIBISONO




Berita terkait

Kota Bontang Raih Penghargaan Adipura Kencana

5 Maret 2024

Kota Bontang Raih Penghargaan Adipura Kencana

Keseriusan Pemerintah Kota Bontang dalam menangani masalah lingkungan, membuat Kota Bontang mendapatkan penghargaan Adipura Kencana yang diberikan oleh Kementrian Lingkungan Hidup (KLHK), di Jakarta, pada Selasa, 5 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Komitmen Jaga Lingkungan, Bontang Diganjar Penghargaan Proklim 2023

24 Oktober 2023

Komitmen Jaga Lingkungan, Bontang Diganjar Penghargaan Proklim 2023

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya menyerahkan 602 penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) 2023

Baca Selengkapnya

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Warga Bontang Kecewa Karena Pupuk Kaltim Dinilai Tergesa-gesa Menyatakan Asap Ledakan Tidak Beracun

23 Juli 2022

Warga Bontang Kecewa Karena Pupuk Kaltim Dinilai Tergesa-gesa Menyatakan Asap Ledakan Tidak Beracun

Warga Kota Bontang kecewa karena Pupuk Kaltim sudah menyatakan asap akibat ledakan di pabrik mereka tak berbahaya meskipun belum melakukan penelitian.

Baca Selengkapnya

Video Viral Pabrik Pupuk Kaltim Meledak, Warga Menduga Asap Mengadung Racun

23 Juli 2022

Video Viral Pabrik Pupuk Kaltim Meledak, Warga Menduga Asap Mengadung Racun

Video ledakan di pabrik Pupuk Kaltim viral di dunia maya. Warga mengkhawatirkan asap dari ledakan itu mengandung racun.

Baca Selengkapnya

2019, Kontribusi Kilang LNG Badak terhadap PDB Bakal Stagnan

31 Desember 2018

2019, Kontribusi Kilang LNG Badak terhadap PDB Bakal Stagnan

Kontribusi kilang gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) Badak, Bontang, Kalimantan Timur terhadap PNBP tahun depan bakal cenderung stagnan

Baca Selengkapnya

Pertamina Gandeng Oman Garap Kilang Minyak di Bontang

10 Desember 2018

Pertamina Gandeng Oman Garap Kilang Minyak di Bontang

Pertamina meneken kerja sama dengan perusahaan Oman untuk menggarap kilang minyak di Bontang.

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.

Baca Selengkapnya