TEMPO.CO, Watampone - Bupati Bone, Sulawesi Selatan, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi memilih bungkam setiap kali ditanya rencana pembelian mobil dinas merek ToyotaLand CruiserPrado seharga Rp 1,7 miliar.
Anggaran pembelian mobil mewah itu sudah masuk dalam APBD Kabupaten Bone 2016. “Tidak usah bicara masalah itu,” katanya singkat saat ditemui Tempo di tangga kantornya, Rabu, 27 Januari 2016.
Fahsar juga pelit bicara pada saat rencana pembelian mobil dinas itu mulai mencuat Desember 2015. Ia meminta wartawan tidak meributkan masalah itu. Namun tidak dijelaskan mengapa pengadaan mobil dinas yang mahal, yang menimbulkan pro-kontra itu, tidak boleh diributkan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Andi Surya Dharma juga mengikuti sikap atasannya. Ia mengatakan tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Rencana pembelian mobil itu sedang dibahas anggarannya oleh Bagian Keuangan dan Perlengkapan Daerah Kabupaten Bone. "Tunggu saja Februari atau Maret,” ujarnya, Rabu, 27 Januari 2016.
Surya tidak memerinci apa yang ia maksud dengan Februari atau Maret. Namun sebelumnya ia pernah mengatakan mobil itu sudah bisa dibeli pada Februari atau paling lambat Maret mendatang.
Penolakan terhadap rencana pembelian mobil dinas yang mahal itu bermunculan dari sejumlah kalangan. Tak terkecuali anggota DPRD setempat. Ketua Komisi I Andi Suaedi mengatakan, pada saat dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bone dan Badan Anggaran DPRD, angka Rp 1,7 miliar itu tidak diperlihatkan dalam draf usulan. “Boleh saja bupati dibelikan mobil dinas baru, tapi harganya jangan semahal itu,” ucapnya beberapa waktu lalu.
Suaedi menjelaskan, untuk menjangkau 27 kecamatan di Bone, mobil jenis Toyota Fortuner seharga sekitar Rp 800 juta sudah memadai. Ia meminta uang sebanyak itu digunakan untuk membiayai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Anggota DPRD Bone lainnya, Adriana, meminta pembelian mobil baru dengan tipe dan harga yang tidak terlalu mahal dilakukan setelah mobil dinas yang lama dilelang. “Kami yang berada di Dewan akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat bila menyetujuinya,” ujarnya.
Ketua Partai NasDem Kabupaten Bone Sulthani menuding Pemerintah Kabupaten Bone tidak pro-rakyat dalam menyusun anggaran. Dia mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan sekitar 30 ribu jiwa warga Bone masih tergolong miskin. “Wajar anggota Dewan menolaknya karena mereka berkewajiban mengutamakan peningkatan kesejahteraan rakyat.”
