TEMPO Interaktif, Jakarta: Anggota Komisi Pertahanan DPR Ade Daud Nasution mengatakan Badan Intelijen Negara meminta anggaran operasional lebih dari Rp 899 miliar untuk tahun ini. Permintaan itu disampaikan dalam rapat dengan pendapat badan itu dengan Komisi Pertahanan, pekan lalu.Ade mengaku meminta BIN serius mengungkap masalah terorisme. "Jangan ngurusin mobil Jaguar Presiden saja," kata politikus Partai Bintang Reformasi itu kemarin. Menurut dia, jumlah yang diminta lebih kecil dibanding permintaan dari TNI yakni Rp 26 triliun, yang setengahnya untuk gaji pegawai.Dalam rapat, ia menjelaskan, Kepala BIN Syamsir Siregar mengatakan lembaganya memprioritaskan pembelian peralatan antiteroris. Maka jumlah anggaran naik 10 pwersen dari tahun sebelumnya yakni Rp 717 miliar. Berdasarkan dokumen yang diterima Tempo, rincian anggaran BIN untuk belanja pegawai sebesar Rp 35 miliar, belanja barang nonoperasional (Rp 490 miliar), belanja barang operasional (Rp 474 miliar), peralatan intelijen (Rp 284 miliar), serta pemeliharaan dan pembangunan gedung (Rp 88 miliar)Stefanus Pramono
Berita terkait
Draft RUU Penyiaran Larang Penayangan Konten Ekslusif Jurnalisme Investigasi, AJI Sebut Upaya Membungkam Pers
2 jam lalu
Sekretaris Jenderal AJI, Bayu Wardhana, meminta agar DPR menghapus Pasal bermasalah dalam RUU Penyiaran tersebut.
Baca SelengkapnyaKIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini
5 jam lalu
Stafsus Presiden Billy Mambrasar menyarankan sejumlah hal ini guna perbaikan tata kelola KIP Kuliah jalur aspirasi anggota DPR.
Baca SelengkapnyaStafsus Presiden Minta Hentikan Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR
7 jam lalu
Menurut Billy Mambrasar, DPR sebagai lembaga legislatif seharusnya tidak boleh mengeksekusi program KIP Kuliah.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025
7 jam lalu
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah dilibatkan dalam diskusi untuk RAPBN 2025.
Baca SelengkapnyaBilly Mambrasar: KIP Kuliah Digunakan Anggota DPR untuk Kepentingan Elektabilitas
8 jam lalu
Stafsus Presiden Billy Mambrasar mengungkap soal KIP Kuliah jalur aspirasi yang diduga digunakan oleh anggota DPR untuk kepentingan elektabilitas.
Baca SelengkapnyaPenjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada
21 jam lalu
Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaWorld Water Forum, BIN dan PLN Pastikan Pasokan Listrik di Bali Aman
1 hari lalu
World Water Forum (WWF) akan digelar di Bali. BIN dan PLN memastikan pasokan listrik aman.
Baca SelengkapnyaRUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang
1 hari lalu
Politikus PDIP mengingatkan agar penambahan nomenklatur kementerian tidak sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik.
Baca SelengkapnyaRiza Patria Minta Maaf Kursi DPR Gerindra Berkurang Lima di Jakarta
1 hari lalu
Kursi anggota DPR Gerindra Jakarta berkurang dari 19 menjadi 14 kursi.
Baca SelengkapnyaKPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024
1 hari lalu
KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
