Ketua Partai Golkar, Aburizal Bakrie saat akan membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Gedung Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, 23 Januari 2016. Sejumlah agenda pun akan dibahas, antara lain evaluasi Pilkada Serentak 2015, persiapan Pilkada Serentak 2017, dan penegasan sikap dukungan Golkar kepada pemerintah. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Bali resmi ditutup hari ini, Senin, 25 Januari 2015. Ada tiga putusan dalam rapat yang berlangsung sejak Sabtu lalu di Jakarta Convention Center, Jakarta, itu.
Ketua Pelaksana Rapimnas Nurdin Halid mengatakan putusan pertama adalah Golkar akan mengadakan musyawarah nasional luar biasa. "Waktu dan tepat ditentukan Ketua Umum Aburizal Bakrie," katanya.
Selanjutnya, ucap Nurdin, Golkar akan memperbarui pola hubungan dengan pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Yakni, menurut dia, Golkar akan mendukung pemerintah. Terakhir, kata Wakil Ketua Umum Golkar ini, pernyataan politik yang akan diucapkan Aburizal.
Aburizal mengatakan akan merekomendasikan perubahan ketatanegaraan dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, ucap dia, Undang-Undang Partai Politik, Mineral dan Batu Bara, Perbankan, dan peraturan lain akan direvisi.
Terakhir, ucap Aburizal, ia merekomendasikan perubahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Sebab, menurut dia, Golkar akan merekomendasikan perubahan sistem proporsional dalam peraturan tersebut. "Dari terbuka dan tertutup," katanya.
