TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat ramai-ramai mencecar Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti ihwal kehadiran personel Brigadir Mobil mendampingi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi saat penggeledahan di DPR. Mereka mempersoalkan penyidik KPK saat menggeledah ruang kerja Fraksi Partai Keadilan Sejahtera pada Jumat dua pekan lalu yang membawa personel Brimob lengkap dengan senjata laras panjangnya.

"Bersenjata lengkap, seakan-akan harus diperlakukan seperti Kampung Ambon. Orang-orang KPK yang masuk sini terancam enggak jiwanya? Berlebihan, Pak," ucap anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai NasDem, Akbar Faisal, dengan nada meninggi saat rapat kerja dengan Kapolri, Senin, 25 Januari 2016. Akbar mengakui bahwa DPR merupakan lembaga yang sungguh menjemukan. Banyak anggotanya yang mempermalukan diri mereka sendiri.

Meski demikian, Akbar meminta lembaga lain tidak memperberat beban anggota DPR. Dia meminta lembaga-lembaga lain menghormati DPR. "Saya sampaikan ke KPK yang gagah, saya minta KPK menggunakan senjata ketika geledah Istana, saya minta KPK menggunakan senjata ketika geledah kantor Pak Badrodin. Lalu datang Pak Badrodin meminta tambahan anggaran Densus," ujarnya.

Akbar tersinggung saat penyidik KPK, H.N. Christian, beradu argumen dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. "Saya tersinggung, tidak tahu orang KPK yang ke sini pangkatnya apa. Dia bilang, ‘Saya tidak ada urusan dengan Anda.’ Padahal itu pemimpin DPR, Pak Fahri," tuturnya. "Saya agak keras soal ini, Pak, karena ini menyangkut lembaga."

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, meminta Kapolri mengkaji kembali dukungan Brimob bersenjata lengkap dalam menemani penyidik KPK melakukan penggeledahan. "Dalam konteks ini, apakah terkait dengan protap dan prosedur? Kami berharap Pak Kapolri mengkaji kembali," kata Arsul.

LINDA TRIANITA