TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Ancol, Agun Gunanjar Sudarsa, menyatakan rapat pimpinan nasional yang digelar oleh Golkar hasil Munas Bali penuh rekayasa. Menurut dia, ada ancaman dari pihak-pihak tertentu agar peserta rapimnas menolak diselenggarakannya musyawarah nasional luar biasa.

"Semua sudah paham dengan metode stick and carrot. Ancaman dan gula-gula bagi Dewan Pimpinan Daerah selalu dijalankan sesuai skenario," kata anggota Komisi Pertahanan, Intelijen, dan Luar Negeri DPR itu saat dihubungi pada Senin, 25 Januari 2016.

Agun meyakini hasil akhir rapimnas adalah menolak penyelenggaraan munas. Menurut dia, ada pihak-pihak tertentu yang ingin terus berkuasa dan mengabaikan kondisi Golkar yang telah terberai. "Lihat saja, di rapimnas, terjadi dua pandangan. Ada 13 DPD yang setuju munaslub. Itu fakta bahwa ada perbedaan," ujarnya.

Karena itu, menurut Agun, perpecahan tersebut yang harus diselesaikan melalui Tim Transisi. "Maunya, kan, semuanya tolak munaslub. Namun beberapa DPD sudah semakin sadar akan masa depan partai yang perlu bersatu kembali," tutur Agun.

Pada Rapimnas Golkar hari kedua kemarin, sebanyak 21 DPD I dan organisasi sayap Partai Golkar menolak diselenggarakannya munaslub. Hanya sembilan DPD I dan organisasi sayap Partai Golkar yang menyetujui serta 14 yang menyerahkan keputusannya kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.

Namun Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Idrus Marham menyatakan itu hanya pandangan umum. Menurut Idrus, Rapimnas Golkar akan memutuskan penyelenggaraan munaslub dalam sidang komisi bidang organisasi. Hasil sidang komisi itu diputuskan bersama dalam sidang paripurna.

ANGELINA ANJAR SAWITRI